PROSUMUT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas capaian program koordinasi supervisi pencegahan terintegrasi (korsupgah) tahun 2019 di Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Rabu 11 Maret 2020.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, dalam evaluasi tersebut KPK mencatat masih ada sejumlah persoalan terkait aset di Sumut.
Beberapa persoalan aset yang masih dalam proses penyelesaian antara lain terkait tanah PT KAI di Gang Buntu atau Mall Center Point, aset tanah ex HGU PTPN 2, kawasan hutan register 40 dan penyelesaian aset pemda yang bermasalah seperti Ruko Pemda Binjai di Pasar Bundar.
Untuk itu, KPK mendorong seluruh pemda di Sumut untuk serius menjalankan rencana aksi yang telah disusun, termasuk aktif menyelesaikan persoalan aset tersebut. KPK akan membantu serta mengawal setiap prosesnya.
“KPK akan melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan seluruh rencana aksi serta melakukan monitoring dan evaluasi perkembangannya secara periodik,” kata Lili dalam pertemuan tersebut.
Turut hadir, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Wakil Ketua DPRD Prov Sumut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Perwakilan BPN Sumut dan pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Pemprov Sumut.
Selain itu, KPK juga mengingatkan pentingnya membangun integritas dalam proses tata kelola pemerintah daerah agar upaya penindakan korupsi di Sumut tidak berulang.
Dari hasil evaluasi, sambung Lili, pelaku tindak pidana korupsi paling banyak nomor dua adalah Provinsi Sumut. Menurutnya, terdapat modus korupsi yang sejenis dan berulang. Sedangkan, berdasarkan profesi, pelakunya terbanyak dari pihak swasta.
Lili mengajak semua stakeholder baik di tingkat pusat, instansi vertikal, dan seluruh Pemda se-Provinsi Sumut untuk berkomitmen penuh agar mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani bagi masyarakat di Provinsi Sumut. (*)