PROSUMUT – Pimpinan seluruh satuan kerja perangkat daerah dituntut melakukan pembinaan serta pengawasan guna tercapainya tujuan dan memastikan jalannya pemerintahan sesuai ketentuan berlaku.
Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Pemkab Langkat, Musti, yang membacakan pidato Pj Bupati Langkat M Faisal Hasrimy dalam apel gabungan ASN di halaman kantor bupati, Senin 19 Agustus 2024.
Pentingnya pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sambung dia, tertuang dalam PP No.12/2017. Sebab, pembinaan merupakan usaha bertujuan mencapai tujuan daerah dan pengawasan mastikan jalan pemerintahan sesuai ketentuan berlaku.
“Seluruh kepala perangkat kepala daerah untuk tingkatkan kesadaran menindaklanjuti hasil pengawasan dengan tepat dan valid sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan.
Ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan dan mencegah terulangnya temuan yang sama di masa mendatang,” sebut Musti.
Ditekankan dia, tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan harus dilaksanakan paling lambat 60 hari.
Setelah diterimanya hasil, SKPD harus serius dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumut.
“Kita harus kerja keras perbaiki opini keuangan kita (Pemkab Langkat) saat ini wajar dengan pengecualian, maka target kita meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian di tahun depan.
Sebagai komitmen kita wujudkan pemerintahan bersih berintegritas,” beber dia seraya berharap, seluruh elemen Pemkab Langkat bekerja cermat, teliti dan bertanggung jawab. (*)
Reporter: Jie
Editor: M Idris