PROSUMUT – Keberadaan Dewan Pendidikan di Kabupaten Batu Bara diharapkan dapat meningkatkan mutu. Sejalan dengan itu, juga memberikan pertimbangan dukungan sekaligus mengawasi serta mediator kepentingan sektor ini.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Ilyas Sitorus, saat membuka Sosialisasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Pembinaan Dewan Pendidikan, di Aula Kantor Dinas beberapa waktu lalu.
Disampaikannya bahwa di era revolusi industri 4.0, sistem pendidikan nasional dihadapkan pada tantangan yang amat kompleks tetapi menarik.
“Karena itu, kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan harus melakukan transfer of knowledge. Dan dalam mengelola pendidikan yang akan memberikan kepada peserta didik kita, kita dituntut tidak boleh gaptek,” ujar Ilyas.
Bagaimana bisa berubah lanjutnya, dari semula pemberi pengetahuan menjadi mentor, fasilitator, motivator, inspirator, pengembang imajinasi, kreativitas, nilai-nilai karakter, serta team work dan empati sosial. Karena nilai itu yang tidak dapat diajarkan oleh mesin.
Sementara Dr Darwin selaku narasumber menuturkan, untuk meningkatkan mutu pendidikan, semua pihak harus terlibat. Mulai dari guru, kepala sekokah, orang tua siswa, bupati, DPRD hingga pemerhati pendidikan.
Selain itu katanya, diperlukan sinergitas bersama membangun komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di Batu Bara.
“Untuk meningkatkan mutu pendidikan, semua pihak harus terlibat. Tak hanya itu, harus ada komitmen bersama. Harus ada kemauan yang kuat, tekat yang tinggi, keinginan yang dalam serta menjadi janji diri,” kata Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Medan ini.
Darwin juga menjelaskan tentang identifikasi permasalahan pendidikan. Diantaranya permasalahan kesiswaan dan lulusan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, proses pembelajaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan pengelolaan.
Menurut Ketua Ismapi Sumatera Utara ini, permasalahan pendidikan adalah permasalahan soal kebijakan. Dimana belum tersedianya kebijakan pemerintah kabupaten/kota tentang pendidikan.
Seperti, Perda pendidikan, Peraturan Kepala Daerah tentang RIP/RPJP dan proyeksi pendidikan 25 tahun ke depan.
Selain itu katanya, masih adanya keengganan berorientasi mutu. Lemahnya konsistensi implementasi kebijakan pendidikan pusat serta respons terhadap kebijakan pendidikan nasional dan daerah belum maksimal, sebagai akibat lemahnya kualitas sosialisasi dan tidak pernah diukur tingkat pemahaman pelaku pendidikan.
“Untuk itu, mari kita bangun komitmen bersama. Kita rencanakan bersama, kita laksanakan bersama, hasilnya kita nikmati bersama dan risikonya kita tanggung bersama. Setelah itu, mari kita evaluasi diri kita bersama dengan jujur,” ujar Darwin.
Sementara Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Batu Bara Zainal Alwi dalam sambutannya sangat menyambut baik kegiatan tersebut.
“Kami diajak berdiskusi tentang bentuk kegiatan. Apalagi untuk melihat semua jenjang pengelola satuan pendidikan ada komite sekolah, ada kepala sekolah, ada pengurus K3S, MKKS, unsur PGRI dan juga pejabat di lingkungan dinas pendidikan juga di libatkan sehingga apa yang kita kerjakan hari ini dan besok hasilnya akan diketahui semua kita untuk bagaimana membangun pendidikan di Batu Bara tanah bertuah ini,” ujar Zainal yang juga Kadisdik Batu Bara periode 2012 s/d 2013. (*)