PROSUMUT – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut) melansir hingga 30 Mei 2020, pukul 00.12, sebanyak 2,36 juta jiwa penduduk telah merespon sensus penduduk online (SP Online).
“Terima kasih kepada penduduk Sumut yang telah berpastisipasi dalam sejarah #MencatatIndonesia secara online. Bagi yang belum berpartisipasi, akan ada pendataan penduduk pada bulan September 2020 mendatang,” ujar Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi, Kamis 4 Juni 2020.
Kata Syech Suhaimi, sebanyak 2,36 juta penduduk yang berpartisipasi dalam SP Online ini adalah 15,98 persen dari total penduduk Sumut. Mencakup 563,6 ribu keluarga atau 14,82 persen dari total keluarga di Sumut.
“Pada awal dibukanya SP Online respon harian penduduk cukup tinggi, bahkan pernah mencapai 160 ribu penduduk. Namun sejak pandemi Covid-19 atau sekitar awal bulan April, respon menurun atau tampak stagnan dengan jumlah paling tinggi 60 ribu penduduk,” jelasnya.
Berdasarkan kabupaten/kota, sambung Syech Suhaimi, penduduk kota Medan paling banyak yang merespon SP Online, yakni 12,13 persen dari jumlah respon. Diikuti Langkat sebesar 8,71 persen, Asahan sebesar 7,75 persen, Deli Serdang sebesar 6,81 persen dan Dairi sebesar 5,97 persen. Sedangkan respon terendah dari kota Tanjungbalai sebesar 0,56 persen dan Tebingtinggi sebesar 0,53 persen.
“Namun kalau melihat persentase jumlah penduduk respons terhadap jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota, paling banyak merespon dari Kabupaten Dairi sebanyak 49,52 persen dari jumlah penduduk atau hamper 50 persen,” tuturnya.
Kata dia, ada sekitar 15 kabupaten/kota di Sumut yang responnya mencapai lebih dari 20 persen. Dan yang terendah pencapaiannya Labuhan Batu Selatan 5,77 persen.
Terpisah, Sosiolog dari Universitas Negeri Medan (Unimed), M Iqbal mengatakan untuk situasi saat ini, memang sebaiknya wawancara langsung ke warga dihindari. Iqbal pun menyarankan agar dibuat semacam surveyor online. Solusinya semua berbasis aplikasi.
“Memang agak beresiko (wawancara langsung), apalagi September nanti. Ini dikhawatirkan, meski pelaksanaan sesuai protokol Kesehatan,” tutur dia. Meskipun harus dilakukan, jelas dia, tupoksi pelaksanaan harus dibuat sebaik mungkin. Selain itu, diupayakan menghindari kontak langsung dengan warga,” pungkasnya. (*)
Reporter : Nastasia
Editor : Iqbal Hrp
Foto :