PROSUMUT – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan Iswanda Ramli menyampaikan kritik dan sejumlah catatan penting dalam Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026.
Dia mengingatkan, perubahan bukan hanya di atas kertas tetapi harus diikuti strategi yang inovatif dan realistis serta pengawasan yang ketat.
Hal itu disampaikan Iswanda Ramli dalam pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026 di ruang rapat paripurna dewan, Senin 14 September 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas, Wakil Walikota Zakiyuddin Harahap serta para pimpinan OPD Pemko Medan.
Iswanda Ramli juga menyampaikan di tengah potensi ekonomi kreatif Kota Medan masih terdapat ruang yang perlu digarap lebih optimal. Tentu kata Nanda sapaan akrab Iswanda Ramli itu, harus melalui perbaikan pelayanan dan perluasan basis wajib pajak.
Ia mengingatkan, agar penetapan target pendapatan tidak terlalu ambisius tanpa dibarengi kesiapan sistem dan zsumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung.
Dalam hal itu, dia sepakat dan mengatakan perubahan adalah merupakan cerminan komitmen bersama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
Lebih lanjut disampaikannya, Fraksi Demokrat mengapresiasi Pemko Medan yang fokus pada sektor-sektorul utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Untuk itu, Fraksi Demokrat menyoroti akan perlunya Percepatan realisasi belanja modal, khususnya proyek-proyek fisik dan infrastruktur dasar. Pemantapan program layanan publik yang bersifat Inklusif dan berkeadilan. Serta mengevaluasi belanja pegawai agar tetap proporsional dan tidak membebani anggaran daerah secara jangka panjang.
Seiring dengan itu, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi Demokrat pun menyampaikan sejumlah catatan untuk yakni kesiapan perangkat daerah dalam penyerapan anggaran dan penyesuaian program secara matang sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.
Kemudian melakukan efektivitas alokasi dan realisasi belanja dalam meminimalisir program / kegiatan yang rawan tidak terserap (sisa anggaran), serta menjamin semua kegiatan benar-benar terlaksana sesuai target dan waktu. Selanjutnya harus melakukan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain catatan umum di atas, Fraksi Demokrat menyoroti beberapa isu strategis yang selama ini menjadi perhatian utama masyarakat dan menuntut solusi inovatif dari Pemko Medan. Seperti di Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran di Perubahan APBD Pemko Medan sebesar Rp 1,45 triliun lebih, bertambah 3,89 persen dari Rp 1,40 triliun lebih.
Karena itu, dengan bertambahnya anggaran tersebut, Fraksi Demokrat berharap pemerintah dapat melaksanakan prioritas program kegiatan dan target kinerja untuk Tahun 2026 hingga tercapainya pendidikan yang merata dan berkualitas seperti yang terdapat pada RPJMD Kota Medan.
Ia menambahkan dengan dilakukannya perubahan komposisi belanja daerah hendaknya benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan prinsip efisiensi. Mengenai penerimaan pembiayaan dan proyeksi SiLPA.
Fraksi Partai Demokrat meminta agar sisa anggaran dikelola secara cermat, sehingga tidak ada ruang fiskal yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal. (*)
Editor: M Idris
