PROSUMUT – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan soroti berbagai kebijakan wali kota Medan terkait penggunaan anggaran yang dinilai belum tepat sasaran dan tidak skala prioritas.
Untuk pembangunan berkelanjutan, Pemko Medan diminta lebih fokus dan konsisten mengelola sumber daya kuangan yang optimal.
Hal itu disampaikan Paul Mei Anton Simanjuntak SH dalam pemandangan umum Fraksi PDI P DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026 di ruang rapat paripurna dewan, Senin 14 September 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj Sri Rezeki, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan Rico Putra Bayu Waas, Wakil Walikota Zakiyuddin Harahap serta para pimpinan OPD Pemko Medan. Rapat paripurna difasilitasi Sekwan DPRD Medan Plt Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Perundang undangan Andres Willy Simanjuntak.
Menurut Paul Simanjuntak, bahwa keberhasilan pembangunan di Kota Medan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari 2024-2026 masih mengalami stagnan. Dimana kondisi riilnya daya beli masyarakat menurun secara drastis. Terbukti dengan rendahnya transaksi yang terjadi dipasar.
Begitu juga dengan lapangan pekerjaan baru yang sangat terbatas karena kurangnya kepercayaan para investor untuk investasi di Kota Medan. “Angka kemiskinan meningkat dibuktikan semakin meningkatnya jumlah masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah,” sebutnya.
Dalam pandangan umumnya, Paul juga menyinggung terkait menurunnya anggaran urusan kesehatan dari Rp 1,224 Triliun lebih menjadi Rp 1.201 Triliun setelah perubahan. Penurunan itu dinilai kurangnya perhatian Pemko menamgani kesehatan. Sementara kualitas pelayanan kesehatan, alat-alat kesehatan serta tenaga medis dan dokter di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) masih minim.
“Termasuk pelayanan Rumah Sakit (RS) dr Pirngadi Medan dan RSUD H Bachtiar Djafar masih perlu pembenahan secara serius terutama pengisian dokter specialis,” bebernya.
Terkait pelayanan kesehatan, Paul mengingatkan wali kota Medan agar tetap konsisten melakukan pengawasan secara ketat dan menyeluruh ke unit-unit pelayanan kesehatan milik Pemko Medan, seperti puskesmas dan Pustu.
Kata Paul, pihaknya banyak menerima aspirasi masyarakat mulai mengeluhkan menurunnya disiplin waktu para tenaga medis dan dokter yang bertugas. Termasuk, ketersediaan obat dan alat kesehatan yang sering terlambat pendistribusiannya ke Puskesmas.
Sehingga, pelayanan yang dirasakan warga masyarakat menjadi berkurang. Kemudian terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting khususnya di kawasan Medan Utara mohon menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Nedan supaya pencegahan dan penanganan stunting di Kota Medan secara dini dapat diatasi.
Sama halnya dengan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, F PDIP mendesak Pemko Medan melakukan renovasi fasilitas pelayanan kesehatan, seperti bangunan Puskesmas dan Pustu supaya menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti. (*)
Editor: M Idris
