PROSUMUT – Wali Kota Medan, Rico Waas dinilai gagal memajukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan, yakni Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar, PUD Pembangunan dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH).
Setiap tahun, BUMD Kota Medan tidak menunjukkan progres optimal dan berdampak positif untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Bahkan PUD Pembangunan dan PUD RPH justru mengalami krisis finansial.
Kritikan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, lantaran miris melihat kondisi BUMD Kota Medan yang tak kunjung mampu meningkatkan PAD.
“Wali Kota Medan tetap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi BUMD saat ini. Karena yang memilih orang-orang untuk mengisi direksinya itu dia.
Ketika BUMD tidak berkembang dan malah mengalami kemunduran, sudah jelas yang disalahkan Wali Kota. Itu tidak bisa dipungkiri,” tegas Salomo kepada wartawan, Kamis 6 Agustus 2026.
Dikatakan Salomo, krisis keuangan yang dialami PUD Pembangunan sangat kronis. Di mana gaji karyawan juga tidak sanggup dibayar penuh.
“Bayangkan saja, membayar gaji karyawan saja tidak bisa. Berarti perusahaan ini tidak sehat. Apapun alasannya, ini jelas tidak wajar. Wali Kota Medan harusnya bisa mengevaluasi ini secara menyeluruh. Mau sampai kapan seperti ini terus? Bertahun-tahun merugi,” ketusnya.
Begitu juga dengan PUD RPH, Salomo menilai operasional yang berjalan masih mengandalkan penyertaan modal dari Pemko Medan setiap tahun.
“Kalau hanya mengandalkan subsidi APBD, terus fungsi BUMD Kota Medan apa? Saudara Wali Kota tidak bisa sekedar cakap-cakap evaluasi, harus ada bukti nyata.
Kasih garansi kepada masyarakat bahwa BUMD bisa maju dan membantu PAD Kota Medan, jangan hanya disubsidi pakai APBD setiap tahun,” katanya.
Yang menjadi sorotan adalah PUD Pasar. Salomo menilai capaian keuntungan yang dihasilkan PUD Pasar tidak maksimal, yakni hanya Rp400 juta setahun dari 52 pasar tradisional yang dikelola.
“Kalau kita kalkulasi berdasarkan potensi, harusnya PUD Pasar bisa meraup keuntungan belasan miliar per tahun. Tapi ini cuma Rp400 juta. Kami sangat yakin banyak kebocoran terjadi dan PUD Pasar juga kurang transparan dalam pengelolaan dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Atas kondisi itu, Salomo menegaskan bahwa perkembangan BUMD akan menjadi perhatian serius Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ke depannya.
“Kita akan pantau dan kawal terus perkembangan BUMD Kota Medan. Wali Kota harus serius, karena ini menyangkut PAD dan kepentingan masyarakat banyak,” pungkas Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ini. (*)
Editor: M Idris
