PROSUMUT – Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara (Forkopimda Sumut) membahas tentang persiapan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kecamatan Medan Polonia, Jumat 15 Februari 2019.
Dalam rapat itu turut hadir Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut) Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, Panglima Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Pangdam I/BB) Mayjen TNI MS Fadhillah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Fachruddin SH. MH, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Yulhasni dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut Syafrida R Rasahan.
Pada rapat itu, Forkopimda Sumut membahas tentang kesiapan menghadapi Pemilu 2019. Selain itu, pembahasan berlanjut mengenai kekurangan di tubuh penyelenggara. Namun Gubsu, Edy Rahmayadi optimis penyelenggaraan pemilu 2019 akan berlangsung aman dan damai.
“Pelaksanaan nanti tanggal 17 April 2019, dalam rangka pilpres dan pileg. Kita tadi mendengarkan apa kesiapan dari KPU, dari Bawaslu, dari Polri yang diperkuat oleh Linmas juga stand by, bila diperlukan dari TNI. Inilah tadi yang disampaikan dan berdebat di situ mengenai kelemahan-kelemahan, karena kita memang masih banyak kelemahan. Itulah yang akan ditindaklanjuti nanti sampai ke tingkat kabupaten maupun kota. Baik itu TPS-TPS-nya maupun KPPS-nya dan Linmas yang diatur dalam UU,” kata Gubsu, Edy Rahmayadi usai rapat Forkopimda.
Edy menyebut, jika hal ini tidak begitu krusial dalam agenda pemerintah provinsi. Akan tetapi, agenda ini juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk pelaksanaannya.
Sementara itu, Ketua KPU Sumut, Yulhasni mengatakan, dalam menghadapi Pemilu 2019, KPU Sumut masih memiliki banyak kekurangan. Salah satu yang menjadi masalah, yakni anggaran yang terbatas.
“Kita enggak buat berapa anggaran yang dibutuhkan. Kita hanya minta bantuan dari pemerintah daerah aja untuk memfasilitasi itu. Soal di TPS misalnya, bimbingan teknis KPPS itu hanya empat orang yang ditanggung dalam anggaran KPU, sementara dia tujuh orang. Belum lagi bimbingan teknis di Linmas, perlu juga. Tapi ini kan sistem pemilu yang baru. Dan itu perlu penguatan-penguatan juga, agar pemerintah daerah bisa membantu dalam hal bimbingan teknis, sosialisasi ke pemilih, itu penting juga,” ungkap Yulhasni.
Walaupun minimnya anggaran yang diterima KPU Sumut, sambung Yulhasni, saat ini distribusi surat suara telah sampai di 24 kabupaten dan kota di Sumut. Dan ditargetkan akan selesai akhir Februari mendatang.
“Surat suara sudah sampai ke 24 kabupaten/kota sampai hari ini. Pokoknya akhir Februari ini selesai semua,” tandasnya.
Pemilu 2019 kali ini, pelaksanaannya tergolong cukup rumit. Karena selain pemilihan di bidang eksekutif juga dibarengi dengan bidang legislatif. Karena itu, kontrol dan pengawasan yang cukup ketat sangat diperlukan guna mewujudkan pemilu yang damai.
Dari aspek pengawasan, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan, telah menyampaikan tiga hal penting dalam pelaksanaan Pemilu 2019 pada rapat tersebut. Yakni mengenai netralitas Apratur Sipil Negara (ASN) baik di TNI maupun Polri, mengenai distribusi kelancaran distribusi surat suara dan aturan berkampanye.
“Tadi sudah saya sampaikan tiga hal sebenarnya. Soal netralitas ASN (TNI/Polri), kemudian distribusi surat suara dan soal kampanye. Jadi ada tiga hal yang saya sampaikan pada rapat koordinasi tadi, yang pertama soal netralitas ASN saya sudah sampaikan secara tegas, Undang-Undang melarang, baik bupati atau walikota yang menjabat sebagai ketua partai politik melibatkan jajaran di bawahnya untuk terlibat dalam kegiatan yang berpotensi memenuhi unsur kampanye, itu yang pertama, bahwa ada sanksi pidana untuk itu,” kata Syafrida.(*)