PROSUMUT – Hasil survei Lembaga Riset Publik (LRP) menunjukkan elektabilitas Partai Gerindra di Desember 2018 turun menjadi 17 %, dibandingkan pada Oktober yang tercatat sebesar 18,6 %.
Direktur Riset LRP Arvan Maulana menilai, kabar bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat menjadi salah satu faktor yang menggerogoti elektabilitas partai itu.
“Suka atau tidak suka, hasil riset kami menunjukkan kabar bohong atau hoax, isu kampanye negatif dan kampanye hitam berpengaruh pada penurunan elektabilitas Partai Gerindra,” kata Arvan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.
Dia menilai hoaks tidak boleh lagi dianggap remeh dan harus diantisipasi sejak dini, mengingat penyelnggaraan Pemilu 2019 sudah dekat yaitu 100 hari lagi.
Lebih lanjut ia mengatakan mesin partai harus bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitas partai, karena berdasarkan survei LRP masih ada 13,2 % pemilih yang belum menentukan pilihannya di Pemilu 2019.
“Tiap kampanye hitam di media berimplikasi negatif pada parpol sehingga bagaimana dalam 100 hari ini mesin partai bekerja meraih simpati masyarakat,” ujarnya, dikutip dari Antara.
Arvan menyebut, pemilih yang belum menentukan pilihannya, berdasarkan survei LRP Oktober 2018 tercatat 16,6 % dan menurun menjadi 13,2 % di Desember 2018.
Survei terkini LRP berlangsung sejak 23-31 Desember 2018, melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia yang telah memiliki hak pilih, dan menggunakan teknik multistage random sampling.
Margin of error survei tersebut diperkirakan kurang lebih 2,9 % dengan tingkat kepercayaan 95 % dan pengumpulan data lapangan dilakukan pada pekan keempat bulan Desember 2018.
Jauh sebelum hasil survei LRP ini dipublikasi sebetulnya Gerindra sudah menegaskan ikut melawan dan menolak hoax atau kabar bohong di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
Hal ini disampaikan Ketua DPP Bidang Advokasi dan Hukum Partai Gerindra Habiburokhman dalam acara diskusi bertema Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 tanpa Hoax di sebuah hotel kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
“Tentu kita akan lawan (hoax) dengan memberikan pencerahan dan kami sebagai partai politik sudah melaksanakan fungsi utama yaitu memberikan pendidikan politik secara regular dan secara masif,” ujar Habiburokhman, Minggu (8/4/2018) silam.
Menurut dia, pada Pilpres 2014, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah diterpa hoax.
“Soal misalnya 2014 saja banyak hoax terhadap Pak Prabowo, misalnya yang waktu itu dibilang Pak Prabowo saat Pilpres waktu jeda marah-marah. Saya ada di situ, enggak ada marah-marah, itu hoax merugikan kita,” ucap Habiburokhman.
Mengingat Gerindra tetap masih memiliki keterbatasan memberantas hoax, maka para kader diberikan pendidikan politik di Padepokan Garuda Yaksa. Pendidikan politik itu juga diberikan kepada masyarakat.
“Itu dia makanya kita kan punya keterbatasan sebetulnya. Kalau ini Anda contoh informasi (hoax) yang disampaikan oleh temen-temen kita di DPP, kan enggak ada yang kemudian terbukti bohong, tidak benar, tidak tepat. Lalu tadi pendidikan yang sudah dilakukan tadi,” tegas Habiburokhman.
Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai, saat ini tren produksi hoax semakin meningkat lantaran telah memasuki agenda politik baik itu Pilkada, Pileg, maupun Pilpres.
“Ada hubungan erat hoax dengan agenda kekuasaan. Kalau kita lihat dari diksi yang digunakan dalam hoax yang beredar sangat erat antara kekuasaan dengan hoax itu,” kata Karyono.
Dia menekankan, sudah selayaknya seluruh masyarakat Indonesia sepakat menekan angka hoax. Kemudian, lanjut Karyono, dalam menindak pelaku pembuat berita hoax aparat pun harus tetap berjalan sesuai koridor hukum yang ditentukan.
“Kita harus sepakat tetap on the track dengan undang-undang yang berlaku agar pilkada dan pilpres dapat berjalan dengan aman,” pungkas Karyono. (editor)