PROSUMUT – Kementerian Luar Negeri menelusuri kabar ratusan mahasiswa asal Indonesia menjadi korban kerja paksa di Taiwan.
Mahasiswa yang berkuliah di beberapa universitas di Taiwan diduga jadi korban kerja paksa sejak 2017.
Direktur Pelindundangan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal menyebutkan, informasi dugaan adanya praktik kerja paksa itu dilakukan sudah mereka terima.
Penelusuran kebenaran kabar dilakukan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
“Terkait dengan situasi yang ada saat ini, Kemlu melalui Kementerian Perdagangan, telah meminta kepada KDEI (Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia) Taipei untuk mendalami lebih lanjut informasi mengenai situasi mahasiswa skema kuliah magang,” kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/1).
Selagi penelusuran ini berlangsung, Pemerintah Indonesia memutuskan menghentikan sementara mahasiswa dengan skema kuliah magang ke Taiwan. Sembari memastikan pula mahasiswa Indonesia yang belajar dengan skema itu terlindungi haknya.
Iqbal mengatakan, saat ini ada 6.000 mahasiswa Indonesia di Taiwan. 1.000 di antaranya adalah peserta skema kuliah magang. Terlepas dari ada dugaan kerja paksa ini, jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan dia perkirakan bakal terus bertambah.
“Seiring dengan kebijakan New Southbond Policy otoritas Taiwan yang memberikan lebih banyak beasiswa melalui berbagai skema kepada mahasiswa dari 18 negara Asia, termasuk Indonesia,” ujarnya.
Dugaan ada mahasiswa Indonesia yang menjadi korban kerja paksa di Taiwan mencuat lewat pengakuan seorang anggota parlemen Partai Kuomintang bernama Ko Chih-en kepada China Times.
Dia menuturkan, mahasiswa Indonesia dengan skema kuliah magang disuruh berkerja di pabrik dari Minggu hingga Rabu. Mahasiswa itu hanya berkuliah pada Kamis dan Jumat.
Sebelumnya, anggota legislator Taiwan, Ko Chihen melaporkan kabar mengejutkan mengenai kondisi mahasiswa Indonesia yang belajar di negara pecahan China tersebut. Ko Chihen menceritakan, ada enam universitas di Taiwan mengirim ratusan mahasiswa Indonesia ke pabrik manufaktur untuk menjalani kerja paksa.
Dikutip dari Taiwan News, Rabu (2/1), enam universitas ini telah menandatangani perjanjian pelajar dari New Southbound Policy (NSP) untuk mengisi posisi buruh manual di pabrik. Hal ini diungkapkan oleh Liberty Times.
Legislator Kuomintang ini mengatakan, para pelajar diizinkan masuk ke kelas selama 2 hari per minggu dan mendapatkan 1 hari untuk beristirahat.
Ketika berada di pabrik, mereka harus mengepak 30.000 lensa kontak selama 10 jam per shift. Mayoritas mahasiswa beragama Islam. Yang mengejutkan, makanan di sana mengandung daging babi. (editor)