PROSUMUT – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, angkat bicara terkait polemik yang menyeret sejumlah pejabat di Pemko Medan mulai dari kasus lurah Paya Pasir dan kasus lurah Aur.
Persoalan ini perlu menjadi perhatian bagi aparatur Pemko Medan agar aparatur harus siap melayani masyarakat susah maupun senang.
Politisi PKS Kota Medan itu menegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus mampu menunjukan integritas dalam memberikan pelayanan kepada warga.
“Sebagai pelayan masyarakat, mereka harus siap melayani dalam kondisi apapun, baik saat masyarakat sedang senang maupun ketika sedang mengalami kesulitan. Itu adalah konsekuensi sebagai pelayan publik,” ujar Syaiful Ramadhan, Rabu 6 Agustus 2026.
Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur pemerintahan di Kota Medan agar lebih profesional dan amanah saat menjalankan tugas.”Sebagai pelayan masyarakat hendaknya memberikan contoh, mengayomi agar masyarakat makin tercerahkan,” katanya.
Disampaikan politisi PKS, terkait sanksi yang dijatuhkan kepada pejabat yang melakukan pelanggaran diharapkan bisa memberikan efek jera dan menjadi contoh aparatur lainnya. “Kita apresiasi ketegasan pemerintah Kota Medan, kita mengharapka, aparatur yang ada bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” harapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perilaku seorang bawahan dapat berdampak terhadap citra pimpinan daerah. “Tindakan seperti itu bisa merusak marwah Wali Kota sebagai atasannya.
Ketika kepala daerah berupaya membangun kepercayaan masyarakat dengan hadir dan mendengar langsung keluhan warga, maka seluruh aparatur harus memiliki semangat yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik,” tukasnya. (*)
Editor: M Idris
