PROSUMUT – Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) terus melakukan percepatan rehabilitasi hutan mangrove, salah satunya di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Namun dalam rehabilitasi yang dilakukan termasuk pada tambak milik petani, bukan berarti berubah fungsi jadi kawasan hutan.
“Ada satu hal yang penting yaitu ketika kita melakukan rehabilitasi mangrove di tambak milik petani, bukan berarti kemudian tambak itu berubah fungsi jadi kawasan hutan atau jadi tanah negara,” ungkap Sekretaris BRGM Dr Ir Ayu Dewi Utari pada sosialisasi percepatan rehabilitasi mangrove tingkat Provinsi Sumatera Utara yang digelar secara virtual, Rabu 14 Juli 2021.
Turut serta dalam sosialisasi tersebut, Teguh Prio Adi Sulistyo (Kapokja Program & Anggaran), Mayasih Wigati, (Kasubpokja Perencanaan Rehabilitasi Mangrove), Onesimus Patiung (Kapokja Rehabilitasi Mangrove Wilayah Sumatera), Muslim Rasyid (Kasubpokja Partisipasi Masyarakat Perdesaan), Dwi Januanto Nugroho (Kepala BPDASHL Asahan Barumun), dan Anang Widicahyono (Kepala BPDASHL Wampu Sei Ular).
Ayu melanjutkan, sangat penting untuk dipahami bersama di tempat penolakan hutan mangrove harus diinformasikan bahwa pemahaman tersebut salah. Sebab dengan penanaman mangrove akan mengembalikan fungsi lahan.
“Mengembalikan kondisi lahan yang semula gambut lalu dibuka untuk tambak. Kemudian, kurangnya produktivitas tambak. Nah, ini diharapkan masalah itu teratasi,” terangnya.
Disampaikan Ayu, ekosistem mangrove sangat penting sekali, terutama pada lahan yang dulunya area mangrove sudah mengalami perubahan penggunaan dan juga perubahan peruntukkan. Karena, di beberapa daerah keberadaan mangrove itu sebagai feral yang akan mengurangi hantaman ombak.
“Di sisi lain, mangrove merupakan tempat pemijahan bagi satwa laut terutama ikan dan kepiting. Karena itu, dengan ekosistem mangrove ini pasti akan diharapkan meningkatkan produktivitas tambak-tambak yang dikelola oleh masyarakat. Makanya, banyak pula yang diharapkan dalam rehabilitasi mangrove ini,” jelasnya.
AYayu menyebutkan, percepatan rehabilitasi hutan mangrove di Sumut dilakukan bersama dengan rekan-rekan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Wampu Sei Ular dan BPDASHL Asahan Barumun.
Dalam pelaksanaannya, juga telah dipersiapkan koordinaator lapangan membantu secara teknis dan administrasi dari kegiatan rehabilitasi mangrove.
“Perlu diketahui rehabilitasi mangrove ini dilakukan dengan skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terutama menanggulangi dampak Covid-19. Karena ini PEN dan padat karya, jadi pembayarannya tidak secara cash atau tunai tapi ditransfer melalui rekening. Untuk itu, mohon tidak ada masalah terkait rekening,” sebutnya.
Lebih lanjut Ayu menyebutkan, di Sumut sendiri, program penetapan kelompok tani pelaksanaan dan luas area tanam kegiatan rehabilitasi mangrove tahun 2021 ada 19 kelompok dengan luas lahan 2.057 Ha di BPDASHL Wampu Sei Ular.
Sedangkan di BPDASHL Asahan Barumun sebanyak 28 kelompok dengan luas lahan 1.117 Ha.
Adapun untuk estimasi pekerjaan ini sekitar 5 hari dan sesuaikan dengan lokasi masing-masing. Di bulan Juli, Agustus dan September adalah panen raya propagul mangrove akan dimulai.
“Harapannya adalah puncak dari penanaman yang dapat dilakukan oleh dari teman-teman. Kita ingatkan agar protokol kesehatan diterapkan dan ini merupakan target untuk pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Ia menambahkan, dalam rehabilitasi ini dukungan seluruh pihak sangat dibutuhkan terutama pemerintah daerah karena tugas bersama yang harus disinkronkan.
“Kami yakin kegiatan ini tidak akan bentrok antar wilayah, tapi bersinergi satu sama lain. Terutama bantuan dari TNI AL dan Pol Air, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik,” tandasnya. (*)
Reporter : Rayyan Tarigan
Editor : Iqbal Hrp
Foto :