PROSUMUT – Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saat ini menjadi salah satu solusi terbaik untuk tetap mempertahankan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Sebab, pengelola sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk berbagai kebutuhan sekolah mereka, mulai dari pembangunan sekolah, subsidi uang sekolah siswa, hingga peningkatan kesejahteraan guru.
Hal ini dikatakan Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan saat membuka Workshop Pendidikan ‘Peran Dana Bos Dalam Rangka Akselerasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas’, yang digelar di Four Points Hotel, Selasa 28 September 2021. Dalam workshop tersebut, menghadirkan juga Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD-Dikdasmen) Jumeri, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Disdik Sumut) Prof Syaifuddin.
“Dulu banyak sekolah yang tidak melihat Dana BOS itu penting, sehingga menolak menerima atau mengajukan. Padahal, saat pandemi seperti sekarang ini, banyak murid yang menunggak uang sekolah, sehingga gaji guru terancam. Makanya, saat seperti ini Dana BOS itu penting,” ujar Sofyan Tan.
Dia menjelaskan, aturan penggunaan Dana BOS saat ini memungkinkan para pengelola untuk lebih leluasa mempergunakannya, sepanjang tidak memunculkan kontradiksi dengan kebijakan untuk memajukan dunia pendidikan. “Harusnya, Dana BOS itu bisa dijadikannya penarik minat untuk orang tua mendaftarkan anaknya. Dengan pendaftaran gratis misalnya, karena pendaftaran itu sudah dibayarkan lewat Dana BOS,” ujarnya.
PTM Tetap Ada Risiko
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen PAUD-Dikdasmen, Jumeri menyampaikan, walau sudah mendapat izin dari pemerintah namun pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tetap memiliki risiko. Karena itu, kerja sama yang baik antara jajaran pemerintah hingga pihak sekolah dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
“Tetap ada risikonya, karena itu kerja sama kita semua dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi sebuah keharusan,” ucapnya.
Jumeri menyebutkan, beberapa waktu lalu dia menemukan adanya hal yang viral terkait ditemukannya penyebaran Covid-19 di Padang Panjang, Sumatera Barat dan beberapa daerah lainnya. Secara khusus di Sumatera Utara, dia berharap hal seperti ini dijelaskan secara terbuka sehingga tidak memunculkan informasi yang membingungkan di tengah masyarakat.
“Berikan penjelasan mengenai penanganan yang dilakukan. Mengenai penelusuran, penanganan terhadap yang positif Covid-19, sehingga tidak justru menjadi viral dengan informasi yang tidak jelas,” ungkapnya.
PTM, menurut Jumeri, menjadi hal yang penting mengingat munculnya fenomena pengurangan siswa selama pembelajaran jarak jauh akibat pandemi covid-19. “Ada yang putus sekolah karena keasyikan bekerja dapat duit dan banyak faktor lain,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Sumut Prof Syaifuddin mengatakan, meski sudah mulai menerapkan PTM, namun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap sangat hati-hati agar tidak memicu terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19 seperti di daerah lain.
Beberapa kebijakan sudah mereka rumuskan dalam Instruksi Gubernur Sumatera Utara, terkait aturan-aturan dalam PTM tersebut.
“Selain protokol kesehatan yang ketat, kantin sekolah juga belum bisa dibuka. Vaksinasi terhadap guru dan siswa juga terus kita lakukan,” ujarnya. (*)
Editor : Iqbal Hrp
Foto :