PROSUMUT — Forum Wartawan Pemprovsu (FWP) angkat suara ihwal insiden dugaan intimidasi yang dilakukan Wahyu Panjaitan, tim melekat Gubernur Bobby Nasution terhadap wartawan TVRI, Dodi Kurniawan.
Ketua FWP, Zulkifli Harahap, menyatakan pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut bisa terjadi.
Menurutnya, hal itu sudah mencederai Undang-Undang Nomor 40/1999 Tentang Pers.
“Tidak seharusnya kejadian cekcok itu terjadi, apalagi saat itu dalam momen acara yang dihadiri wartawan.
Wartawan tersebut dalam kapasitas menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai jurnalis.
Mau siapapun dia itu, dalam kapasitas apapun dia, tidak berhak ada upaya penghalangan terhadap jurnalis yang meliput di kantor gubernur Sumut,” ujarnya didampingi Sekretaris FWP, Benny Pasaribu, Kamis 8 Mei 2025.
Zulkifli Harahap juga menegaskan mau siapapun gubernur Sumut, tetap ada wartawan yang bertugas di kantor gubernur.
Jangan sampai ‘gerbong’ dari gubernur yang baru masuk tersebut, justru ingin merusak citra Bobby Nasution sebagai orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi Sumut.
“Satu hal lagi yang perlu diingat, kami di kantor gubernur itu bukan untuk mencari-cari pekerjaan, melainkan memang ditugaskan secara resmi dari kantor kami masing-masing untuk meliput di lingkungan Pemprovsu. Jadi, kita saling menghargai.
Kalau melihat kejadian semalam itu, saya menilai itu semacam premanisme. Sampai ada bahasa ‘kau tandai aku ya’, apa maksudnya itu,” tegas tegas wartawan senior dari Harian Waspada ini.
Dia mengingatkan, jangan sampai orang-orang di sekeliling Bobby Nasution justru menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan antara wartawan, terutama, yang tergabung di FWP dengan gubernur Sumut.
“Padahal, dalam tugas kami sehari-hari, tidak hanya gubernur dan wakil gubernur, semua pejabat Pemprovsu berhak untuk melayani pertanyaan ataupun konfirmasi dari wartawan yang bertugas di kantor Gubsu.
Kami di sini itu bertugas menjalankan profesi yang mulia ini sebagai penyambung aspirasi masyarakat Sumut. Kami bukan mencari-cari kerja. Mau siapapun gubernurnya, tetap ada wartawan unit Pemprovsu,” pungkasnya.
Sekretaris FWP, Benny Pasaribu menambahkan, pihaknya menduga kuat bahwa orang-orang sekeliling gubernur saat ini sudah menyampaikan informasi yang keliru kepada Bobby Nasution. Misalnya, bahwa FWP tidak mendukung pemerintahan Bobby-Surya.
“Sebenarnya gubernur ingin membuka komunikasi yang baik dengan kita (FWP) di sini. Kita pun sangat welcome jika diajak bergandengan tangan untuk membangun visi misi Pak Bobby dan Pak Surya hingga 2030 mendatang,” ujarnya.
Orang-orang di sekeliling Gubernur Bobby yang bersikap arogan dan tidak bersahabat kepada insan pers harus ditertibkan dan jangan dipakai lagi ke depannya.
“Kita minta jangan sampai pula orang-orang di sekitar Pak Gubernur Bobby hari ini menjadi penghambat tugas-tugas jurnalistik dari kawan-kawan media yang sehari-harinya meliput di jajaran Pemprovsu.
Apalagi di sini itu banyak para senior dan sesepuh jurnalis juga yang sampai sekarang masih konsisten meliput di kantor gubernur.
Marilah kita saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam perjalanannya kita nyaman menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing,” ujarnya.
Sosok Wahyu Panjaitan diketahui mendadak menjadi sorotan publik, usai diduga melakukan intimidasi kepada insan pers saat meliput di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (7/5/2025).
Setelah ditelusuri wartawan, Wahyu Panjaitan ternyata tidak terdaftar sebagai staf protokol pada Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprovsu maupun di Dinas Kominfo Sumut.
Kepala Biro Adpim, Ady Putra Parlauangan melalui Kabag Protokol, Reza Prima Kurniawan, membenarkan bahwa Wahyu Panjaitan bukan bagian dari instansi mereka.
“Tidak ada nama itu (Wahyu, Red) di Biro Adpim, Bang. Kalau abang tidak percaya, nanti saya kasih daftar nama-namanya. Heran juga saya kenapa nama dia itu disebut-sebut di media sebagai staf protokoler di Biro Adpim,” ungkapnya menjawab konfirmasi wartawan, Rabu sore (7/5).
Reza juga tidak mengetahui keberadaan Wahyu Panjaitan secara resmi di lingkungan Pemprovsu. Termasuk sebagai protokol pribadi atau justru tim media melekat Gubernur Bobby.
“Kalau itu ceritanya kurang tahulah saya, bang,” pungkasnya.
Hal senada diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Sumut, Porman Mahulae. Saat dikonfirmasi wartawan via telepon, Kamis (8/5/2025), ia menegaskan, Wahyu tidak terdaftar di instansi mereka.
“Saya tidak tahu siapa dia dan apa tugasnya,” ungkapnya.
Porman menduga insiden yang terjadi merupakan bentuk miskomunikasi. Namun demikian, kegaduhan yang terjadi sudah menimbulkan keresahan, terutama di kalangan jurnalis yang merasa ruang kerja mereka dibatasi oleh figur tanpa status yang jelas. (*)
Editor: M Idris
