PROSUMUT – Sejatinya, iklim investasi kondusif yang tercipta mendukung pembangunan nasional. Karenanya, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme guna memberikan keamanan usaha dan investasi.
Persoalan itu dikemukakan Bupati Langkat Syah Afandin di acara pembentukan Satgas Pengentasan Premanisme Langkat bersama Forkopimda di Lounge VIP Kantor Bupati, Selasa 27 Mei 2025.
Kata bupati, langkah dimaksud merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menciptakan ekosistem bisnis aman berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.
Dia menegaskan, premanisme menjadi salah satu hambatan serius dalam mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
“Satgas ini dibentuk sebagai komitmen nyata menciptakan suasana aman nyaman, baik bagi masyarakat maupun para pelaku usaha di Langkat.
Kita ingin menjadi daerah yang sehat, hangat, dan terbebas dari praktik-praktik premanisme yang meresahkan,” kata Ondim sapaan akrab bupati.
Disebutkannya, pemerintah daerah siap bersinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat, memberantas premanisme yang selama ini menjadi momok bagi investor dan pelaku usaha lokal.
“Premanisme tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat iklim investasi yang sehat.
Kita ingin memberi jaminan rasa aman bagi siapa pun yang berinvestasi di Langkat. Jika ekonomi tumbuh, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat,” beber dia.
Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, Dandim 0203/LKT Letkol Arh Fx Ibnu Hardiyanto, Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin-angin, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langkat Ika Luis Nardo, dalam kesempatan itu menyatakan dukungan akan inisiatif bupati Langkat.
“Kami sangat mendukung. Polri siap bersinergi dalam menciptakan situasi aman dan tertib buat masyarakat,” sambut Kapolres.
Dandim 0203/LKT Letkol Arh Fx Ibnu Hardiyanto menegaskan, TNI siap terlibat aktif dalam pelaksanaan satgas.
“Kami siap mengerahkan personel untuk bergabung dalam satgas ini. Premanisme adalah musuh bersama yang harus kita berantas bersama-sama,” tegas dia.
Rencananya, satgas anti premanisme difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KesbangPol) Kabupaten Langkat, bekerja lintas sektor untuk melakukan penindakan, edukasi, dan pengawasan di seluruh wilayah Langkat, termasuk evaluasi terhadap keberadaan koperasi-koperasi dinilai menyimpang dari fungsi sosial ekonomi. (*)
Reporter: Jie
Editor: M Idris
previous post