PROSUMUT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan data banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah di Pulau Sumatra yang menjadi tersangka korupsi di bawah penanganan KPK. Menurut data yang diperoleh dari KPK tersebut, sebanyak 86 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sumatera yang berstatus tersangka korupsi.
Sementara itu, 36 kepala daerah di Sumatra juga pernah jadi tersangka kasus korupsi. Daerah dengan jumlah anggota DPRD yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka adalah DPRD Sumatra Utara. KPK telah menetapkan 50 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, data tersebut dihitung sejak Abdullah Puteh yang saat itu Gubernur Aceh, ditangkap pada 2004.
Beberapa kepala daerah lainnya yang pernah menjadi tersangka, yakni Gubernur Jambi Zumi Zola, mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Kemudian, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan mantan Gubernur Riau Annas Maamun.
Pada Minggu (18/11) dini hari, KPK juga baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat Reminggo Yolando Berutu. Selain bupati tersebut, ditangkap pula Kepala Dinas setempat, PNS dan pihak swasta. Dua orang diamankan di Jakarta dan empat orang di Medan.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, operasi tangkap tangan Reminggo iyu terkait proyek Pekerjaan Umum (PU).
“Dari kegiatan ini teridentifikasi dugaan transaksi terkait proyek Dinas PU di Pakpak Bharat. Diduga penerimaan telah terjadi beberapa kali dengan nilai ratusan juta,” kata Agus. (ed)