PROSUMUT – Badan Silaturahim Pesantren Sumatera Utara (BSPSU) menemui Gubernur Sumut H Edy Rahmayadi untuk beraudiensi seputar rencana penerapan skema Normal Baru yang direncanakan awal Juli mendatang. Hal tersebut mengingat selama tiga bulan wabah virus Korona (Covid-19), aktivitas santri dan pengajar berhenti.
Ketua Umum BSPSU, Yulizar Parlagutan Lubis menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 245 pesanteren yang berada di bawah naungan badan ini. Dari jumlah itu, setidaknya 100.000 santri dan 12.000 tenaga pengajar (guru ngaji) yang berhenti ‘mondok’ (tinggal di pondok pesantren) sementara sejak diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Kondisi itu kemudian menimbulkan kekhawatiran, baik dari segi ekonomi para tenaga pengajar dan pengurus pesantren, maupun pendidikan para santri yang kini berstatus dipulangkan ke keluarga masing-masing. Karena itu perlu ada dukungan agar aktivitas mondok bisa kembali dilakukan, sekaligus meyakinkan masyarakat tentang standar protokol kesehatan di kawasan khusus ini.
“Namanya pesantren itu kan haru tatap muka, tidak bisa seperti yang dibuat selama ini (melalui konferensi video/jarak jauh). Jadi antara santri dan guru, harus bertemu langsung,” ujar Yulizar yang akrab disapa Bang Puli ini.
Selain itu, kekhawatiran juga muncul dari orang tua santri. Sebab selama tiga bulan, anak-anak mereka tidak bersekolah dan harus menjalani aktivitas sehari-hari di rumah atau di luar pesantren.
Kondisi tersebut kata Puli yang menjadi keluhan, mengingat selama ini seluruh aktivitas santri dipantau dan diarahkan berdasarkan aturan dan norma yang berlaku di pesantren. Bahkan para orang tua katanya, bertanya-tanya, kapan anak mereka bisa kembali mondok dengan harapan bisa terdidik secara agama dan keilmuan lainnya.
“Ini yang kita tunggu dari pemerintah, bagaimana nanti penerapan skema Normal Baru dan protokol kesehatan seperti apa yang akan dilakukan di pesantren. Karena satu pesantren, santrinya berasal dari berbagai daerah bahkan ada yang dari luar negeri. Ada yang dari zona merah, kuning dan sebagainya. Bagaimana nanti penanganannya,” jelas Puli.
Jika secara umum protokol kesehatan itu seperti penggunaan masker, mencuci tangan dan sebagainya, Puli meyakinkan bahwa standarisasi yang sering disosialisasikan pemerintah akan dilakukan dan dipatuhi oleh seluruh santri dan guru.
“Yang kita perlu tahu, bagaimana nanti santri yang kembali ke pesantren harus menjalani pemeriksaan. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan (lokasi) karantinanya, apakah harus dilakukan penyemprotan (disinfektan). Selain dari itu, InsyaAllah, para santri akan patuh. Sebab kalau tidak patuh, mereka sudah dikeluarkan. (Ketentuan) Ini yang kita tunggu dari pemerintah yang katanya akan memberlakukan skema Normal Baru, 1 Juli 2020,” pungkasnya.
Sementara menjawab itu, Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi mengungkapkan bahwa skema Normal Baru akan diumumkan bulan depan. Saat ini aturannya tengah digodok untuk mendapatkan formulasi yang tepat, mengingat rentannya penularan di lingkungan pesantren jika ada satu orang saja yang terkena Covid-19.
“Satu saja yang terkena Covid-19, persoalan akan panjang. Makanya sejak kemarin kami juga sudah mengundang beberapa tokoh agama untuk dimintai pendapatnya,” jelas Gubernur.
Hadir diantaranya Ketua 1 BSPSU Sultoni Trikusuma, Pimpinan Ponpes Darul Hikmah Asahan Mas’ad Mahdi, Pimpinan Ponpes Raudhatul Hasanah Medan Solihin Addin, Pimpinan Ponpes Alhabib Langkat Darwis Siagian dan pengurus ponpes lainnya dari berbagai kabupaten/kota se-Sumut. (*)
Reporter : Iqbal Hrp
Editor : Iqbal Hrp
Foto :