Rahmat Hidayat Pimpin Rakorpem Perdana di Kisaran Timur

PROSUMUT – Sejak ditunjuk sebagai Plt Camat Kecamatan Kota Kisaran Timur pada 1 November 2020, Rahmat Hidayat Siregar menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) perdananya bersama dengan Unsur Forkopimcam dan seluruh Lurah serta Kepala Puskesmas (Kapus), di aula Kantor Camat, Kamis 12 November 2020.

“Rakorpem yang saya laksanakan ini untuk menyatukan persepsi dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat sekaligus silaturahmi di Kecamatan Kota Kisaran Timur, dan ini merupakan rapat perdana yang saya lakukan sebagai Plt Camat,” kata Rahmat Hidayat Siregar yang juga merupakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan.

Rahmat juga meminta kepada seluruh Unsur Forkopimcam Kecamatan Kota Kisaran Timur, Lurah dan Kapus dapat membantunya dalam menjalankan tugas dalam melayani masyarakat.

Selain itu, dirinya juga mengatakan sebagai ASN yang gajinya berasal dari uang rakyat, sudah seharusnya kita melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya serta mempermudah urusan mereka.

“Berikan pelayanan yang maksimal, sehingga masyarakat dapat terpuaskan dengan pelayanan yang kita berikan,” ujar Rahmat.

Lebih lanjut Rahmat berpesan kepada seluruh Lurah di Kecamatan Kota Kisaran Timur dapat membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mensukseskan Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020/

Serta dapat mengkoordinasikan seluruh perangkat di kelurahannya dibantu dengan tokoh agama dan masyarakat dalam mensosialisasikan tentang pentingnya menggunakan hak pilih, karena pilihan kita menentukan arah pembangunan Kabupaten Asahan untuk 4 tahun yang akan datang.

“Jauhi politik uang serta kampenye hitam yang dapat menghambat pembangunan di Kabupaten Asahan serta siapa yang melakukan hal tersebut dapat terjerat pidana, hal ini juga dapat merusak mentalitas masyarakat, jadi saya berharap kepada Lurah dapat menjaga hal tersebut,” kata Rahmat.

Kemudian Rahmat meminta kepada seluruh Lurah dibantu dengan Babinsa, Babinkamtibmas dan Panwas Kelurahan membentuk Tim Kepung Kampung yang berfungsi untuk menjaga kondusifitas keamanan Pilkada dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat memicu perpecahan serta pelanggaran hukum, seperti politik uang dan kampaye hitam. (*)