PROSUMUT – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan petugas Puskesmas di Medan menerima fee dari Rumah Sakit (RS) swasta.
Hal ini terkait dugaan bahwa Puskesmas lebih sering merujuk pasien BPJS Kesehatan ke RS swasta ketimbang RS milik Pemerintah Kota Medan.
“Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Medan, disampaikan dugaan bahwa ada kepala Puskesmas yang menerima fee dari RS swasta terkait rujukan pasien.
Ini tentu menjadi perhatian serius kami,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Yuda Pratiwi Setiawan kepada wartawan, baru-baru ini.
Yuda menegaskan, jika dugaan tersebut terbukti dengan bukti yang jelas, pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas sesuai komitmen Wali Kota Medan.
“Jika terbukti bahwa kepala Puskesmas menerima fee, kami akan melakukan pencopotan jabatan.
Kami membutuhkan bukti yang konkrit agar dapat melakukan konfirmasi langsung dan menindaklanjuti kasus ini sesuai aturan,” jelasnya.
Menurut Yuda, langkah tersebut diambil untuk menjaga integritas pelayanan kesehatan di Kota Medan, memastikan tidak ada praktik curang yang merugikan masyarakat, serta mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem rujukan pasien.
Ia mengimbau semua petugas Puskesmas di Kota Medan untuk menjalankan tugas dengan profesional dan mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa memprioritaskan keuntungan pribadi atau pihak tertentu.
Dia menambahkan, pemerataan pelayanan kesehatan merupakan hal penting, terutama bagi masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan.
Karena itu, pihaknya terus memantau praktik-praktik di lapangan untuk mencegah pelanggaran serupa terjadi. Upaya tersebut untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses rujukan pasien. (*)
Editor: M Idris
previous post