Majelis BPSK Sumut Audiensi Dengan Pemkab Asahan

PROSUMUT – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan di Aula Mawar Kantor Bupati, Rabu 4 November 2020.

Audiensi tersebut tampak dihadiri Staf Ahli Bupati Asahan Edi Sukmana, Kadis Koperasi dan Perdangan Kabupaten Asahan, Kabag Hukum Setdakab Asahan, Kabag Protokol Setdakab Asahan, dan pengurus BPSK Sumut.

Dalam audiensi itu Ketua BPSK Sumut yang diwakili oleh Wakil Ketua Nazaruddin, mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan kepada pihaknya.

Nazaruddin juga menjelaskan bahwa BPSK Sumut membawahi 6 wilayah kerja yakni Kabupaten Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan dan Kota Tanjungbalai.

Selain itu Nazaruddin juga menjelaskan bahwa awalnya BPSK ini berada di seluruh Kabupaten/Kota, tetapi disebabkan karena adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang sarana, prasarana dan anggaran diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, maka BPSK di seluruh Kabupaten/Kota juga ikut diambil alih oleh Provinsi.

“Dan kami bersyukur, BPSK Kabupaten Asahan yang ditunjuk untuk menjadi BPSK Provinsi Sumatera Utara,” tutur Nazaruddin.

Mengakhiri pembicaraannya Nazaruddin berharap kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dapat memberikan dukungan yang maksimal kepada BPSK Sumut dalam melaksanakan setiap program kerjanya.

Menanggapi hal tersebut Plh Bupati Asahan yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Asahan Edi Sukmana mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah menunjuk dan mempercayakan BPSK Kabupaten Asahan menjadi BPSK Sumut.

“Kami Pemerintah Kabupaten Asahan akan mendukung program kerja yang akan dilaksanakan oleh BPSK Provinsi Sumatera Utara, karena lembaga ini sangat bermanfaat dalam membantu para konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.

Menutup audiensi ini Staf Ahli Bupati Asahan tersebut mengajak kepada BPSK Provinsi Sumatera Utara untuk bersama-sama membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya khususnya di bidang perdagangan. (*)