PROSUMUT – Keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas bakalan dipertahankan, guna memastikan seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, sampaikan komitmen itu kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, Yasmine R Harahap, beserta jajaran yang beraudiensi ke kantor bupati, Kamis (23/7/2026). Pasalanya, Program UHC Prioritas selama ini menjadi salah satu program strategis Pemkab Langkat sebagai dukungan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tiorita sampaikan, Pemkab Langkat memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan keberlanjutan UHC Prioritas karena program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Apalagi, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak masyarakat harus dijamin pemerintah.
“Pemkab Langkat berkomitmen mendukung keberlanjutan UHC Prioritas. Program ini telah memberikan manfaat sangat besar bagi masyarakat, sehingga kami akan mengupayakan langkah-langkah terbaik agar kerjasama ini dapat terus dilanjutkan,” ucap Tiorita.
Ditambahkan juga, Pemkab Langkat akan memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta pemerintah pusat guna memastikan keberlanjutan program tetap berjalan dengan baik dan selaras dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kami optimistis, melalui sinergi dan kolaborasi yang baik, keberlanjutan UHC Prioritas dapat terus dipertahankan sehingga masyarakat Langkat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Kesehatan masyarakat adalah investasi pembangunan yang patut kita jaga bersama,” ungkap Tiorita.
Yasmine menyampaikan, Kabupaten Langkat hingga saat ini masih berstatus UHC Prioritas, sebuah pencapaian menunjukkan tingginya cakupan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN.
Selanjutnya dijelaskan Yasmine, untuk mempertahankan status tersebut, daerah harus memenuhi sejumlah indikator, diantaranya tingkat kepesertaan JKN mencapai 98,60 persen dari total jumlah penduduk dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen. Melalui skema UHC Prioritas, masyarakat belum terdaftar maupun peserta status kepesertaannya tidak aktif dapat langsung didaftarkan atau diaktifkan kembali sehingga dapat memperoleh pelayanan kesehatan saat dibutuhkan.
Manfaat program tersebut, sambung Yasmine, telah dirasakan ribuan masyarakat Langkat yang sebelumnya mengalami kendala administrasi kepesertaan ketika membutuhkan layanan kesehatan.
“Kami berharap dukungan Pemkab Langkat untuk melanjutkan kerja sama UHC Prioritas. Program ini sangat membantu masyarakat karena memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat,” urai Yasmine.
Pada pertemuan itu disampaikan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) UHC Prioritas yang berlaku sejak 1 Januari 2026 akan berakhir 30 September 2026, sehingga diperlukan langkah-langkah persiapan untuk perpanjangan kerjasama agar manfaat program tetap dapat dirasakan masyarakat tanpa terputus.
BPJS Kesehatan sangat mengapresiasi komitmen Pemkab Langkat dalam mendukung pelaksanaan Program JKN. Hingga tahun 2025, kewajiban pembayaran iuran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tercatat berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga turut mendukung keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Selain itu, berdasarkan hasil Analisa Fiskal Program Langkat Sehat Tahun 2026, kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Langkat mencapai Rp88.093.240.200. Anggaran tersebut menjadi bagian penting menjaga status UHC Prioritas sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal. (*)
Editor : Jie
previous post