PROSUMUT – Komisi IV DPRD Medan menyoroti kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari retribusi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan M Afri Rizki Lubis meminta Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Medan dengan Satpol PP Medan agar menjalankan tugas yang profesional sesuai perintah wali kota Medan.
Dua instansi tersebut melakukan kolaborasi yang rutin terkait pengawasan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan.
“Setiap bangunan harus memiliki izin PBG. Tujuannya, untuk penataan estetika kota sekaligus sebagai sumber PAD dari retribusi izin bangunan,” ujar M Afri Rizki Lubis kepada wartawan menyikapi menjamurnya bangunan menyalah di Medan dan tingginya kebocoran PAD dari retribusi izin PBG, Rabu 8 April 2026.
Menurut dia, maraknya bangunan melanggar aturan karena lemahnya pengawasan dari OPD Pemko Medan. “Tidak adanya sinkronisasi antara Dinas Perkimcikataru, Satpol PP, kecamatan, kelurahan dan kepling terkait perizinan bangunan menindaklanjuti perintah wali kota,” ujar politisi Partai NasDem itu.
Disebutkan dia, banyak ASN di jajaran OPD Pemko Medan yang tidak menjalankan perintah wali kota. Banyak pula oknum yang melakukan pembiaran terkait penyimpangan izin bangunan di lapangan.
“Ke depan, kita minta OPD harus tegas. Mereka yang terbukti melakukan pembiaran, kita minta wali kota untuk evaluasi,” tegasnya.
Dia menambahkan, banyak bangunan yang direkomendasikan segel hasil rapat di Komisi IV DPRD Medan. Bahkan, telah dikunjungi dan ada perintah setop sebelum mendapat izin. Akan tetapi, bangunan terus dikerjakan tanpa ada pengawasan dari OPD terkait.
“Ini kan bukti, petugas Satpol PP dan Dinas Perkimcikataru lalai sehingga terjadi pembiaran,” pungkasnya. (*)
Editor: M Idris
