Yang terbaru, lewat forum diskusi, mereka menggagas perlunya pemetaan wilayah adat di sekitar Danau Toba. Hal ini dianggap penting, untuk mempermudah calon investor yang masuk.
“Peserta diskusi sepakat akan merencanakan pembuatan Peta Tematik wilayah adat baik dalam lingkup desa, kampung (huta), atau bius di Kawasan Danau Toba yang dikerjakan secara partisipatif,” ujar Boy Tonggor Siahaan, dalam keterangannya, kemarin.Untuk pembuatan peta ini, YPDT akan bekerjasama dengan Greenpeace Indonesia, Forest Watch Indonesia, AMAN, dan ESRI.
Mereka juga mendorong tujuh pemerintahan daerah di kawasan Danau Toba untuk segera membuat Rencana Tata Ruang Wilayah, serta melibatkan masyarakat di sana untuk memetakan batas-batas tanah adat dan tanah desa mereka.
Abdon Nababan dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) mengatakan, dengan adanya pemetaan tematik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun pihak lain dalam pengembangan Kawasan Danau Toba ke depan.
“Misalnya ketika investor masuk, mereka sudah tahu kepada siapa mereka harus berhubungan dan bagaimana mereka membentuk model-model pembangunan dengan cara melakukan kerjasama,” ujarnya, dalam diskusi yang digelar beberapa hari lalu.
Nantinya, pemetaan di lapangan kemudian akan dimasukkan ke aplikasi ArcGIS apabila sudah ada pengakuan bersama dari masyarakat yang berbatasan dengan desa atau kampung yang menjadi objek pemetaan.
Berdasarkan pengalaman Abdon Nababan, sebenarnya antara huta sudah saling mengakui batas-batas wilayah adatnya. “Hanya yang dibutuhkan saat ini adalah dari sisi pencatatan dan administrasinya,” imbuhnya lagi, seperti dipublikasikan YPDT lewat website yang dikelolanya.
Proses pemetaan nantinya akan melibatkan relawan, yang sebelumnya akan mendapatkan pelatihan.
Untuk sementara, pada masing-masing kabupaten di Kawasan Danau Toba akan dipilih satu desa percontohan atau pilot project. Kabupaten Toba Samosir yang direncanakan sebagai pilot project awal adalah Desa Sigumpar Julu.