Oleh: Dr. Valdesz Junianto,
Pemred Prosumut.com / Prosumut TV ; Dosen PTS di Medan
PERTEMUAN Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman pribadi Megawati di Teuku Umar tampak sederhana di permukaan. Namun di balik kehangatan itu, tersimpan strategi yang cermat dan penuh simbol politik.
Ini bukan sekadar tradisi silaturahmi, tetapi manuver elite dalam mengatur ulang peta kekuasaan pasca-Pemilu 2024.
Megawati menggunakan momen tersebut untuk menunjukkan bahwa PDIP tetap kekuatan dominan di DPR dan memiliki posisi tawar yang tak bisa diabaikan.
Di balik sikap ramahnya, tampak pula sinyal penolakan terhadap simbol dinasti politik baru— Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka— yang dianggap merepresentasikan akselerasi kekuasaan berbasis relasi, bukan kapabilitas.
Di sisi lain, Prabowo menyampaikan pandangannya yang melampaui urusan domestik.
Ia mengkritisi kebijakan proteksionis seperti yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump, yang bisa mengganggu kestabilan ekonomi global dan berdampak langsung pada kedaulatan ekonomi Indonesia.
Sikap ini mencerminkan upayanya menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tekanan global.
Untuk memahami langkah-langkah ini, teori psikologi politik memberi penjelasan menarik.
Dalam jurnal Political Psychology (2020), disebutkan bahwa keputusan politik tidak selalu bersifat rasional, tetapi dipengaruhi oleh identitas sosial, persepsi ancaman, serta nilai-nilai psikologis yang dibentuk dalam konteks historis dan budaya.
Pertemuan Megawati dan Prabowo bisa dilihat sebagai bentuk pertahanan identitas kolektif mereka— Megawati dengan narasi nasionalisme-nya, dan Prabowo dengan pencitraan sebagai pelindung stabilitas negara.
Lebih jauh, Teori Social Identity Theory dari Tajfel dan Turner menjelaskan bahwa manusia cenderung membangun “ingroup” dan “outgroup” berdasarkan afiliasi politik, ideologis, maupun sejarah pribadi.
Pertemuan ini mungkin bisa dimaknai sebagai upaya mengaburkan batas antara dua “ingroup” politik demi tujuan jangka panjang: konsolidasi elite dan pembentukan aliansi yang adaptif terhadap perubahan.
Menariknya, Prabowo memilih datang langsung ke kediaman Megawati, bukan di tempat netral atau istana.
Ini bukan hanya soal sopan santun politik, tetapi juga sinyal keterbukaan dan penghormatan terhadap “senioritas simbolik” dalam hierarki kekuasaan nasional.
Dalam bahasa psikologi politik, ini adalah bentuk gestur simbolik yang memainkan peran besar dalam membangun kepercayaan antartokoh.
Langkah ini juga dapat dibaca sebagai bentuk proteksi terhadap Presiden Jokowi yang belakangan mendapat tekanan dari berbagai sisi.
Dengan menjaga hubungan baik dengan Megawati, Prabowo berusaha memastikan bahwa poros kekuasaan tetap utuh menjelang reshuffle kabinet dus meminimalisir secara dini potensi konflik antar faksi politik.
Fenomena ini bukan hal baru dalam politik Indonesia.
Sejak era Reformasi, kita sudah terbiasa menyaksikan tokoh-tokoh besar yang tampak berseteru, namun akhirnya duduk bersama demi kestabilan.
Dalam politik, sikap kompromistis sering lahir dari ruang-ruang tak resmi seperti ini— dengan komunikasi yang bersifat personal, simbolik, dan sarat makna.
Secara keseluruhan, pertemuan Teuku Umar adalah gambaran nyata dari politik simbolik dan psikologis.
Senyum, lokasi, waktu, hingga narasi pasca pertemuan— semua disusun dalam kerangka besar untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, meredam potensi konflik, dan mengantisipasi tekanan global.
Dalam dunia politik yang penuh ambiguitas, inilah salah satu cara elite mempertahankan stabilitas— tanpa perlu banyak kata, tapi cukup satu pertemuan yang sarat makna.
Selamat bersilaturahmi, dan mari renungkan maknanya sendiri ! (*)
Editor: Val Vasco Venedict