PROSUMUT – Menuju Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama BPJS Kesehatan Wilayah I memastikan kesiapan fasilitas kesehatan (faskes), seperti di Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan dan Puskesmas Glugur Kota.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumut, M Faisal Hasrimy mengatakan, UHC Prioritas merupakan amanat Presiden untuk, memperkuat sistem kesehatan dan memastikan seluruh masyarakat, mendapatkan manfaat pelayanan Kesehatan.
“Kunjungan ini menjadi salah satu langkah untuk memastikan semua lini, mulai dari hulu ke hilir, benar-benar siap.
Kunci suksesnya implementasi UHC Prioritas ialah sinergi Dinkes dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program,” ujar Faisal saat melakukan supervisi faskes di RSU Haji Medan, Rabu sore 17 September 2025.
Dikatakan Faisal kehadirannya untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur, pelayanan, serta sistem administrasi dalam penerapan UHC Prioritas Sumut dan masukan perbaikan, dalam antisipasi kemungkinan setelah berjalannya UHC Prioritas tersebut.
“Kunjungan ke RSU Haji sebagai rujukan untuk memfokuskan evaluasi pada mekanisme rujukan berjenjang, yang menjadi fondasi utama UHC untuk mengatur alur pasien dan mengantisipasi menumpuknya peserta saat menunggu layanan diberikan,” tuturnya.
Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan, Nuim Mubaraq menyampaikan kegiatan supervisi faskes bertujuan untuk koordinasi dan melihat secara langsung kesiapan rumah sakit dalam pelaksanaan launching UHC Prioritas.
“Ini bagian dari tindak lanjut, sesuai arahan bapak gubernur Sumut untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat itu siap. Kita bertemu dengan direktur bahwa mereka siap untuk melaksanakan itu (UHC Prioritas),” ucapnya.
BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I juga menitikberatkan evaluasi pada beberapa hal seperti, kesiapan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi, ketersediaan sumber daya yang mumpuni hingga antisipasi lonjakan pelayanan pasien pasca-UHC.
“Kemudian ketaatan pada janji layanan fasilitas Kesehatan, sehingga tujuannya pada saat UHC Prioritas dijalankan, tidak ada lagi kendala signifikan yang menghambat masyarakat mendapatkan haknya,” sambung Nuim.
Lebih lanjut dia mengatakan, program UHC Prioritas diharapkan mampu mengurangi beban biaya kesehatan, yang harus ditanggung langsung oleh masyarakat (out-of-pocket) dan wujudkan pemerataan akses kesehatan masyarakat.
“Kita harapkan juga ada dukungan dari masyarakat untuk memahami alur pelayanan di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan melalui pelayanan berjenjang yaitu dari fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, kalau butuh layanan spesialistik baru ke rumah sakit,” sebutnya.
Dia menegaskan, masyarakat bukan hanya memegang KTP dan langsung bisa ke pelayanan rumah sakit, melainkan ada alurnya dengan ke Puskesmas dan jika pasien butuh layanan spesialis, baru dirujuk ke rumah sakit.
Nuim turut menjelaskan kesiapan fasilitas kesehatan bahwa sebelum pelaksanaan UHC sudah ada modelnya di beberapa kita seperti di Kota Medan.
Karena itu, setidaknya semua fasilitas kesehatan dari tingkat pertama sampai lanjutan sudah belajar sebenarnya.
“Jadi tinggal bagaimana pengembangannya dalam lingkungan yang lebih besar, karena pelaksanaannya sudah di tingkat provinsi, tentu kita harus mengantisipasi dan memastikan beberapa hal, dengan merefresh komitmen dan kesiapan rumah sakit,” pungkasnya. (*)
Editor: M Idris
previous post