PROSUMUT – Komisi IV DPRD Medan mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan pembangunan food court yang berada di Jalan Putri Hijau dan toko roti di Jalan Karya Jaya.
Pasalnya, masing-masing pemilik bangunan tersebut belum melengkapi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Akibatnya, Pemko Medan mengalami kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan besaran ratusan juta rupiah.
“Kepada lurah dan kepling saya minta ikut mengawasi dan melaporkan bila ada kegiatan, agar segera dibongkar oleh Satpol PP,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH didampingi a
Anggota Komisi IV DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar, Selasa 11 Februari 2025.
Turut hadir, kepling dan lurah dari dua lokasi pembangunan bangunan tersebut, Satpol PP Kota Medan, serta perwakilan pemilik bangunan.
Dikatakan Paul, sebelum pemilik bangunan melengkapi izin, Satpol PP Kota Medan harus menyegel bangunan tersebut karena terbukti melanggar perizinan yang diatur oleh Pemko Medan. “Saat ini kita minta hentikan pembangunannya,” ucap Paul.
Paul juga meminta Pemko Medan melalui aparatnya di lapangan agar tegas menindak pemilik bangunan jika benar melanggar izin.
“Penindakan itu untuk menghindari kebocoran PAD serta menjaga estetika Kota Medan,” sebut dia.
Sementara itu, perwakilan pemilik bangunan yang terletak di Jalan Putri Hijau, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Rizman mengakui jika bangunan megah persis di sisi Samsat itu belum melengkapi izin. Pembangunan fisik sudah 50 persen itu direncanakan untuk food court.
Rizman berjanji akan melengkapi izin dan berkenan mengurusnya kembali. “Ya, kami akan memperbaiki izinnya,” katanya.
Untuk bangunan megah di Jalan Karya Jaya, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, bangunan yang diduga diperuntukkan untuk toko roti itu, sama sekali belum mengantongi izin.
Pihak pemilik absen dalam RDP tersebut, yang hadir hanya pihak kelurahan dan Satpol PP. Petugas Satpol PP mengaku sudah menyurati pemilik bangunan dan memberikan Surat Peringatan.
Menanggapi pernyataan pihak kelurahan dan Satpol PP tersebut, Anggota Komisi IV Antonius Devolis Tumanggor mendesak Satpol PP agar segera bertindak.
“Satpol PP harus tegas menindak bangunan itu untuk memberi efek jera. Segel bangunan jangan ada kegiatan di lapangan. PAD harus kita tarik dari situ,” ungkap Antonius. (*)
Editor: M Idris
previous post