PROSUMUT – Proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun di Kota Medan mendapat sorotan dari DPRD Medan. Proyek tersebut jangan sampai membebani APBD Kota Medan.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Medan, Lailatul Badri usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Medan, Dishub Sumut dan BPTD Kementerian Perhubungan terkait proyek BRT di Medan, Senin 8 Juni 2026.
Menurut Lailatul Badri, dirinya tidak menolak pembangunan transportasi modern di Medan. Namun demikian, diminta agar seluruh dampak dan kesiapan infrastruktur benar-benar dipertimbangkan secara matang sebelum proyek dijalankan secara penuh.
“Walaupun proyek ini akan tetap berjalan, setidaknya masyarakat harus tahu bahwa kami di DPRD Medan tidak diam. Kami sudah menyampaikan berbagai masukan dan kekhawatiran dalam rapat. Namun tentu ada batas kewenangan yang kami miliki,” ujarnya.
Politisi PKB itu menilai, kondisi ruas jalan di Medan berbeda dengan Jakarta. Penyempitan jalan akibat pembangunan jalur BRT berpotensi memperparah kemacetan di sejumlah titik.
“Jangan samakan Medan dengan Jakarta. Jakarta memiliki badan jalan yang jauh lebih lebar, sementara kondisi jalan di Medan rata-rata pas-pasan. Ketika sebagian ruas dipakai untuk jalur BRT, otomatis ruang kendaraan lain menjadi sempit dan menimbulkan kemacetan,” ungkapnya.
Selain persoalan lalu lintas, dia juga mempertanyakan skema pendanaan proyek yang disebut-sebut bantuan dari Bank Dunia (World Bank).
Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara hibah dan pinjaman luar negeri.
“Sering disebut bantuan World Bank, padahal pada kenyataannya itu tetap pinjaman yang nantinya harus dibayar kembali. Ini perlu dipahami masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi,” jelasnya.
Dia pun menyinggung besarnya biaya operasional transportasi massal yang selama ini sudah berjalan di Medan, seperti Trans Metro Deli atau Bus Listrik, yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saat ini saja operasional Bus Listrik disebut hanya menghasilkan PAD sekitar Rp8 miliar per tahun, sementara biaya operasionalnya bisa mencapai lebih dari Rp90 miliar per tahun. Apalagi nanti jika ada tambahan sekitar 200 armada BRT, tentu biaya operasional dan perawatan akan semakin besar,” paparnya.
Ia mempertanyakan kesiapan Pemko Medan dalam menanggung pembiayaan tersebut, di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah daerah.
“Apakah ini sudah benar-benar menjadi bahan pertimbangan? Jangan sampai nanti APBD Kota Medan justru terbebani terlalu besar,” tambahnya.
Dia menyatakan masih banyak persoalan mendasar yang lebih mendesak untuk ditangani di Medan, salah satunya persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat.
“Masalah utama Medan saat ini adalah penanganan banjir, itu yang menurut kami harus lebih diprioritaskan. Jangan sampai muncul proyek besar lain, sementara persoalan mendasar masyarakat belum selesai,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lela juga meminta adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait manfaat, risiko, serta dampak jangka panjang proyek BRT agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kami mendukung pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Namun semua harus dihitung secara matang agar manfaatnya sebanding dengan biaya dan dampak yang ditimbulkan,” pungkasnya. (*)
Editor: M Idris
