PROSUMUT – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025.
Persetujuan itu disertai catatan agar Pemko Medan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Medan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masukan fraksi.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Medan Fauzi mewakili Fraksi Gerindra DPRD Medan pada rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa 7 Juli 2026.
Fauzi menyampaikan, pengelolaan APBD harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar serapan anggaran.
Laporan pertanggungjawaban APBD 2025 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp6,32 triliun atau 90,80 persen dari target. Adapun realisasi belanja mencapai Rp5,84 triliun atau 82,56 persen.
Dikatakan Fauzi, Fraksi Gerindra menilai ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi. Karena itu, diminta kepada Pemko Medan meningkatkan PAD melalui digitalisasi pajak, penataan retribusi, dan optimalisasi aset daerah.
Fraksi Gerindra juga menyoroti SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp592,22 miliar. Nilai tersebut dinilai terlalu besar dan harus menjadi bahan evaluasi.
“SiLPA sebesar Rp592,22 miliar menunjukkan masih ada ruang perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan,” ujar Fauzi.
Menurut fraksinya, tingginya SiLPA mencerminkan masih adanya program yang belum berjalan optimal dan rendahnya serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah.
Karenanya, Pemko Medan diminta mengevaluasi OPD dengan serapan anggaran rendah, memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta menerapkan evaluasi kinerja berbasis hasil.
Fraksi Gerindra juga meminta penggunaan SiLPA diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dan membiayai program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan amanah rakyat. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan,” pungkas Fauzi. (*)
Editor: M Idris
