PROSUMUT – Tangani permasalahan banjir tahunan di Kecamatan Tanjung Pura, Balai Sungai Sumatera (BSS) II menunggu permohonan resmi Pemkab Langkat.
Penegasan tersebut mengemuka saat berlangsung Focus Grup Discusion (FGD) melibatkan PUPR Sumut, BPBD Sumut, BSS II sejumlah OPD bahkan Forkopicam Langkat di Tanjung Pura, Jumat 15 November 2024.
“Pada prinsipnya kami siap membantu menangani persoalan banjir tahunan yang terjadi di Tanjung Pura ini secara penuh.
Melalui tim respon cepat yang akan terverifikasi ke pusat,” kata Indra dari BSS II seraya tekankan perlunya permintaan resmi Pemkab Langkat.
Indra sampaikan hal itu menyahuti kronologis disampaikan Sekretaris Camat (Sekcam) Tanjung Pura, Zulkarnain, terkait dugaan penyebab banjir yang hampir setiap tahunnya terjadi ketika FGD berlangsung.
Zulkarnain memaparkan geografis wilayah diapit dua sungai besar yakni Batang Serangan dan Wampu, diyakini menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir.
“Kecamatan sudah lakukan beberapa upaya, seperti perbaikan pintu air dan pembersihan saluran parit. Tetapi permasalahan banjir tetap berulang setiap musim hujan,” beber dia.
Persoalan lain diperkirakan turut sebabkan banjir yakni pendangkalan sungai, tidak berfungsinya Sungai Batang Durian, kerusakan pintu air, pendangkalan waduk, serta rendahnya tanggul pengaman.
Dalam diskusi tersebut, turut ditawarkan beberapa solusi banjir seperti, pengerukan sungai, reaktivasi Sungai Batang Durian, perbaikan pintu air, pengerukan waduk, penambahan mesin pompa, dan peninggian tanggul.
Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy mengakui pentingnya kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan juga desa menangani masalah banjir.
“Kita semua harus mengambil peran, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Masyarakat sudah lama menunggu solusi nyata dari pemerintah,” sebut Faisal.
Dia menyebutkan langkah awal akan fokus terhadap solusi jangka pendek seperti pengerukan waduk menggunakan sumber daya yang ada.
“Sebagai langkah awal, dimulai dari target jangka pendek yang segera kita laksanakan, sembari menyiapkan usulan untuk penanganan jangka menengah dan panjang yang akan disampaikan kepada pemerintah provinsi dan komisi terkait di DPR RI,” ujar Faisal. (*)
Reporter: Jie
Editor: M Idris
previous post