PROSUMUT – Guna pembangunan tahap II Jalan Medan-Berastagi serta pelebaran Jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo akhirnya menggandeng Komisi D DPRD Provsu untuk memuluskan sekaligus melobi Kementerian PUPR.
Sesuai fakta di lapangan, pembangunan pelebaran Jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi ini sangat dinantikan masyarakat Kabupaten Karo.
Apalagi pembebasan objek tanah sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari masyarakat yang objek tanah maupun pagar rumahnya terkena gusur.
Hal ini dikatakan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH saat menghadiri rapat kordinasi di Kementrian PUPR bersama Wakil Ketua DPRD Karo, Efendi Sinukaban; SE, Anggota DPRD Karo, Jidin Ginting dan Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi Msi.
Rapat digelar, Kamis 7 Februari 2019 pukul 11.00 WIB di Gedung Utama Jalan Patimura Kebayoran Baru, Jakarta.
Saat itu, Terkelin, meminta kepada pihak Kementerian PUPR agar secepatnya mengerjakan pelebaran jalan ke II mulai Kabanajahe – Simpang Ujung Aji yang tinggal 6 km lagi.
“Ini harapan Pemda Karo, walaupun sudah ada pemberitahuan pihak pusat ke Pemda Karo pelebaran jalan tahap ke II dilanjutkan hanya sepanjang 2 km,” jelas Terkelin.
Apalagi sekarang ini, kata Terkelin, Pemda Karo sudah menganggarkan di APBD Karo terkait biaya dana perbaikan yang terkena pagar rumah dan jembatan untuk ganti rugi.
“Ini sudah dikerjakan sekarang dan masih berlangsung di lapangan, keinginan kami agar diprioritaskan dan dituntaskan tahun 2019 ini atau minimal 2020,” tegas Terkelin.
Desakan penuntasan pelebaran jalan tahap ke II Kabanjahe – Simpang Ujung Aji Berastagi, juga datang dari rombongan Komisi D DPRD Provsu yang ikut dalam rapat.
Hadir dalam rapat, HT Milwan, Burhanuddin Siregar, Leonard Surungan Samosir, Novita Sari SH, Drs. Baskami Ginting, Herman Sembiring, H.Arfan Maksum Nasution SE, Layari Sinukaban SIP, Ir. H. Darwin Lubis, Drs. Aripay Tambunan MM, Hidayah dan Jafaruddin Harahap, SPd, MSi.
Layari Sinukaban dengan gaya khasnya, mendesak Kementrian PUPR agar memperioritaskan pembangunan dan peningkatan jalan Tanah Karo.
“Tadi Bupati Karo sudah sampaikan dalam forum rapat ini, saya sependapat dan mendukung penuh. Pelebaran jalan tahap ke II ini sangat sangat di impikan masyarakat Karo,” kata Layari.
“Oleh sebab itu tidak ada alasan, tahun 2019 ini harus tuntas. Kami minta dalam tempo sesingkat-singkatnya agar segera berikan jawaban kepada kami,” kata Sinukaban.
Menanggapi derasnya desakan penuntasan pelebaran jalan ini, Kepala Biro Perencanaan Pembangunan Kementerian PUPR Widji Widiarto menjelaskan, sesuai program kerja pihaknya sudah ada mekanisme serapan anggaran tahun 2019 untuk Provinsi Sumut dengan total anggaran Rp 3,48 triliun.
Salah satunya peningkatan pelebaran jalan Kabanjahe – Simpang Ujung Aji Berastagi yang tinggal 6 Km.
“Tahun 2019 ini akan kita kerjakan sepanjang 2 km dengan total dana sebesar Rp 20 miliar,” ungkap Widji.
Sedangkan sisanya 4 km lagi dari 6 km keseluruhan, belum dapat dipastikan kapan akan dikerjakan.
“Saya maklum dan paham atas desakan Pemda Karo dan rombongan Komisi D DPRD Provsu ke pihak kami. Namun demikian usulan yang dari tadi disampaikan supaya dituntaskan tahun 2019 ini melalui APBN-P belum dapat saya pastikan. Namun kami usahakan tahun 2020 kita masukkan di APBN,” akunya.
Menurut Widji, semua karena minimnya quota anggaran di pusat. Sehingga tahun 2019 ini belum tercover untuk penyelesaian secara tuntas pelebaran jalan tersebut sesuai permintaan 6 km lagi. (*)