PROSUMUT — Pemerintah Kota (Pemko) Medan memastikan tidak memakai skema seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).
Saat ini, tercatat ada sepuluh JPTP atau posisi eselon II yang lowong di Pemko Medan.
Mayoritas kekosongan tersebut disebabkan para pejabatnya telah hijrah ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Setdako Medan, Subhan Fajri Harahap, mengatakan dalam hal pengisian JPTP tersebut saat ini prosesnya sedang berlangsung. Sebagaimana arahan dari Badan Kepegawaian Negara, pengisian JPTP dilakukan melalui manajemen talenta.
“Ya, manajemen talenta. Bukan lelang jabatan,” ucapnya menjawab konfirmasi Prosumut.com, Selasa 13 Januari 2026.
Pihaknya mengaku saat ini tahapannya nama-nama pejabat yang akan mengisi sepuluh JPTP itu sedang proses pengusulan ke BKN.
“Diupayakan proses secepatnya karena masih ada proses pendukung yang belum selesai seperti E-Kin/SKP dan lain-lain,” ungkapnya.
E-Kin/SKP adalah singkatan dari Sasaran Kinerja Pegawai yang dikelola melalui sistem elektronik (E-Kinerja).
Ini adalah alat evaluasi kinerja utama bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Indonesia, sebagaimana diatur dalam manajemen ASN.
Secara ringkas, E-Kin/SKP adalah sistem digital pemerintah untuk mengelola dan menilai seberapa baik kinerja seorang ASN dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Begitupun Subhan Fajri belum merespons mengenai potensi kedatangan pejabat dari luar lingkup Pemko Medan lewat sistem manajemen talenta ini.
Mengingat belakangan ini begitu kencang isu ‘pejabat impor’ yang akan mengisi sejumlah kekosongan JPTP yang terjadi.
Sebagaimana diketahui terdapat 10 perangkat daerah Pemko Medan saat ini masih dijabat pelaksana tugas.
Antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Kemudian Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Ketenagakerjaan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Ironisnya, masalah tak berhenti di level eselon II. Pada level eselon III dan IV, deretan jabatan strategis juga masih kosong dan hanya diisi Plt.
Mulai dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), hingga sejumlah camat seperti Medan Barat, Medan Belawan, Medan Johor, Medan Amplas, dan Medan Kota.
Wali Kota Medan Rico Waas sebelumnya mengakui akan segera mengisi kekosongan jabatan strategis itu agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
“Ini akan segera dibahas karena akan membantu saya kerja dan pak wakil. Dalam bulan ini harus segera,” ujarnya menjawab wartawan di Balai Kota Medan, Senin 5 Januari 2026.
Demi mengatasi kekosongan tersebut, Rico menyatakan pihaknya masih intensif berkoordinasi dengan BKN guna membahas mekanisme pengisian jabatan definitif, apakah melalui lelang jabatan terbuka atau asesmen.
“Kami akan koordinasi dengan BKN, bagaimana aturan-aturan terbarunya. Apakah lewat lelang atau asesmen, kita lihat arahannya,” ucap dia.
Krisis ini tak terlepas dari kebijakan Pemprov Sumut yang menarik sejumlah pejabat Pemko Medan.
Beberapa nama yang hijrah antara lain Topan Obaja Ginting (eks Kadis SDABMBK), Alexander Sinulingga (eks Kadis Perkim Cikataru), Sulaiman Harahap (eks Inspektur), Yudha Pratiwi Setiawan (eks Kadis Kesehatan), serta Sutan Tolang Lubis (eks Kepala BKPSDM).
Tak hanya itu, pejabat setingkat kepala bagian seperti Chandra Dalimunthe (PBJ), Chusnul Fanany Sitorus (Umum), dan Abu Kosim Nasution (Kesra) juga ikut hengkang. (*)
Reporter: Pran Hasibuan
Editor: M Idris
