PROSUMUT — Kondisi infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Medan kian sulit disamarkan oleh narasi prioritas pembangunan yang terus diulang pemerintah kota.
Di balik klaim kemajuan, warga justru dihadapkan pada realitas jalan rusak yang berulang, drainase tak berfungsi, trotoar kehilangan makna, hingga bangunan bermasalah izin yang dibiarkan berdiri.
Situasi ini dinilai bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan krisis kepemimpinan dan tata kelola.
Kerusakan jalan dan buruknya drainase hampir menjadi pemandangan rutin di banyak lingkungan.
Perbaikan kerap dilakukan seadanya, cukup untuk dicatat sebagai proyek selesai tanpa menjamin ketahanan jangka panjang.
“Standar mutu tak jelas, sementara pengawasan dinilai longgar. Pembangunan seolah lebih diarahkan untuk memenuhi laporan administratif ketimbang menjawab kebutuhan riil warga,” ujar Pengamat Tata Kelola Pembangunan, Farid Wajdi melalui pernyataan tertulis, Minggu 18 Januari 2026.
Kata Farid Wajdi, di ruang publik, kegagalan tata kelola tampak lebih terang. Trotoar yang seharusnya menjadi simbol keberpihakan kota kepada pejalan kaki justru berubah menjadi ruang tanpa kepastian aturan.
Penertiban berlangsung setengah hati, mudah dinegosiasikan, dan cepat menguap. Aparat mengetahui pelanggaran terjadi, namun pembiaran berulang menimbulkan kesan bahwa aturan hanya berlaku situasional.
“Persoalan serupa terlihat pada pengawasan perizinan bangunan. Sejumlah bangunan berdiri tanpa kepatuhan penuh terhadap ketentuan tata ruang.
Aparat teknis memahami pelanggaran tersebut, tetapi tidak bertindak tegas. Kondisi ini tidak lagi bisa disebut sebagai kelalaian individu, melainkan kegagalan sistemik yang berakar pada absennya arahan dan ketegasan dari pucuk pimpinan,” ucapnya.
Pelayanan publik yang seharusnya menghadirkan rasa aman dan keteraturan justru diwarnai ketidakkonsistenan.
Ketertiban umum dikelola secara reaktif, hadir sesaat lalu menghilang. Aparatur berlindung di balik prosedur, sementara wali kota dinilai gagal memastikan konsistensi dan profesionalisme kinerja jajaran di bawahnya.
Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya fungsi pengawasan legislatif. DPRD Kota Medan dinilai belum maksimal menjalankan peran sebagai pengendali kekuasaan.
Pengawasan kerap berhenti pada rapat dan pernyataan normatif, tanpa tekanan politik yang nyata untuk memaksa eksekutif melakukan pembenahan mendasar.
“Akibatnya, kesalahan yang sama terus berulang tanpa sanksi berarti. Pembiaran menjelma menjadi kebiasaan, sementara pembangunan kota berjalan sebagai rutinitas anggaran, bukan proses meningkatkan kualitas hidup warga,” ucapnya.
Lebih lanjut Farid menilai masalah utama Kota Medan bukan terletak pada kekurangan aturan atau keterbatasan anggaran, melainkan pada cara kekuasaan dijalankan.
“Aparat memilih aman, pimpinan memilih nyaman, dan legislatif memilih diam.
Dalam pola seperti ini, laporan menggantikan hasil, seremoni menggantikan pengawasan, dan jargon pembangunan menutupi kenyataan di lapangan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Wali Kota Medan, Rico Waas perlu keluar dari sekadar narasi prioritas dan menunjukkan ketegasan nyata.
Aparatur harus dinilai dari perubahan yang dirasakan warga, bukan kelengkapan berkas. Sementara DPRD Kota Medan dituntut meninggalkan peran simbolik dan menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten.
“Tanpa koreksi serius di tiga lini tersebut, eksekutif, birokrasi, dan legislatif, Kota Medan dikhawatirkan akan terus memproduksi masalah yang sama, sembari meminta warga bersabar atas kegagalan yang dibiarkan berulang,” pungkas Founder Ethics of Care sekaligus Anggota Komisi Yudisial periode 2015–2020. (*)
Reporter: Pran Hasibuan
Editor: M Idris
