Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman S.Sos, Rabu (3/10) yang mengatakan semua komponen masyarakat tahu, bahwa DPRD mempunyai peran, fungsi dan tanggungjawab yang terkait dengan masalah anggaran.
“Karena, tugas kami adalah mengawasi tugas eksekutif,” ujar Wagirin S.Sos, Rabu(3/10).
Dijelaskanya, bahwa perlu diketahui oleh masyarakat Sumut, hal ini bukan bentuk perseteruan. Ini adalah bentuk langkah kongkrit DPRD Sumut sebagai fungsi dan peran tanggungjawabnya sebagai pengawas politik anggaran di Sumut, yang terkait dengan program program kerja pemerintah Sumut yang menggunakan anggaran itu.
“Di dalam posisi itu, terjadi ketidaksepahaman antara tim anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut. Sementara, yang namanya kebijakan umum anggaran sementara itu, harus ada kesepahaman antara Pemprovsu dengan DPRD SU, lewat penandatanaganan Gubsu bersama pimpinan DPRD Sumut,”jelasnya.
Karena tidak adanya kesepahaman itu, sebagai Ketua DPRD Sumut Wagirin mengaku kalau dirinya mengambil langkah sepakat untuk tidak dilakukan penandatanganan tersebut. Sehingga, tidak ada perubahan anggaran.
Menurutnya, hal ini dibenarkan oleh UU. Kalau ada pemahaman berbeda ditengah masyarakat,hal itu wajar- wajar saja. “Yang terpenting bagi kita adalah langah kedepan,agar cita-cita Gubernur Sumut untuk menjadikan Provinsi Sumatera Utara itu bermartabat, sudah kita mulai dari sekarang,” tegasnya.
Kita tidak mau terjadi adanya deal-deal politik antar kepentingan pribadi Wagirin Arman dan kepentingan lembaga yang dipimpin oleh Wagirin Arman,katanya. “Tidak ada lagi deal-deal politik yang bisa membuahkan masalah baru kedepan,” sebutnya.
Oleh karenanya, politisi dari Golkar Sumut mengaku mengambil jalan terbaik. Yakni, lebih baik ketidaksepahaman ini ditindaklanjuti dengan bersama-sama tidak menandatangani kebijakan umum dan pelaporan anggaran 2018.
Politik Anggaran
Seperti apa politik anggaran yang dimaksudkanya dalam keteranganya diatas, Wagirin menjelaskan, bahwa ada suatu posisi strategi menurut DPRD Sumut itu wajib, ada juga pemahaman strategi yang menganggap itu tidak perlu.
“Karena tidak adanya kesepahaman itu, jadi diambil jalan tengah, sudah yes, gunakan saja APBD 2018. Pergub nya sudah ada, tinggal Pak Gubernur Sumut yang menjabarkan penggunaanya,” terangnya.
Sebagai Pimpinan DPRD Sumut, Wagirin menyatakan kalau dirinya tidak hanya berhenti sebatas disitu saja. “Saya sebagai pimpinan DPRD SU, besok kami menjadwalkan akan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), mana yang boleh di jabarkan oleh Pergub, mana yang tidak boleh, mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Kami akan mendapat pengalaman ilmu dari Bapak Mendagri. Supaya, pengawasan yang kami lakukan itu dapat sesuai dengan pemahaman ilmu dan petunjuk Mendagri,”paparnya.
Disinggung, poin-poin apa saja yang menjadi penyebab ketidaksepahaman ini, Wagirin mengaku kalau dirinya tidak dapat menjelaskan hal itu. “Saya tidak boleh
menceritakan secara detail, karena ini masalah Rp 12 triliun,” katanya.
Ditanya, apakah hal ini terkait dengan kepentingan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang, menanggapi hal ini Wagirin menyampaikan, kalau namanya tahun politik, bisa-bisa saja dihubung-hubungkan.
Jadi, silahkan saja dipahami seperti apa. Menurutnya, hal ini adalah salah satu pendidikan politik terhadap masyarakat Sumut, agar rakyat tahu hak dan fungsi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Ini adalah pendidikan politik kepada rakyat, agar rakyat tahu kewajiban DPRD apa, hak rakyat apa, fungsi pengawasan DPRD apa, supaya ada suatu sinkronisasi pemahaman, bahwa DPRD ini adalah cermin daripada kepentingan rakyat,”pungkasnya.(S24)