PROSUMUT – Bank Indonesia (BI) telah merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 sebagai cetak biru guna mengakselerasi ekonomi digital nasional untuk generasi mendatang melalui 5 inisiatif strategis.
Gubernur BI, Perry Warjiyo memaparkan, lima inisiatif yang diusung sebagai tindak lanjut dari visi BSPI 2030 yang dikemas dalam 4I-RD. Yaitu, Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital.
“Pertama, infrastruktur yang berorientasi pada penyiapan infrastruktur ekonomi digital nasional yang berdaya tahan dan terintegrasi melalui penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur sistem pembayaran ritel,” ungkap Perry dalam acara Gubernur Bank Indonesia Talk on BSPI 2030 pada hari kedua Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta Convention Center, Jumat 2 Agustus 2024.
Selain itu, terintegrasi juga melalui pengembangan BI-Payment Clear untuk memperkuat manajemen risiko dan pemenuhan integritas transaksi.
Serta, pengembangan BI-RTGS Generasi III dan pengembangan infrastruktur data melalui pengembangan Payment ID, sistem data capturing, dan BI-Payment Info.
“Kedua, industri yang mengarah pada konsolidasi struktur melalui penataan akses dan entry policy sesuai profil risiko pelaku, penguatan manajemen risiko, dan reformasi regulasi,” sebut Perry.
Ketiga, inovasi yang berorientasi pada upaya menjamin keseimbangan antara inovasi dengan pelindungan konsumen, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat secara kolaboratif melalui dorongan terhadap inovasi layanan pembayaran termasuk pendirian Bank Indonesia Digital Innovation Centre (BIDIC), penguatan literasi dan akseptasi digital masyarakat, serta penguatan aspek perlindungan konsumen.
Keempat, internasional yang diarahkan pada perluasan konektivitas pembayaran antarnegara dengan menjaga kepentingan nasional melalui perluasan cakupan kerjasama QRIS antarnegara dan interkoneksi sistem pembayaran ritel maupun wholesale.
Kelima, rupiah digital yang berorientasi pada penguatan kapabilitas melalui eksperimentasi sekuritas digital untuk berbagai use cases pasar keuangan.
“Untuk mengimplementasikan inisiatif-inisiatif tersebut, sinergi dan kolaborasi baik dengan Kementerian/Lembaga terkait dan industri menjadi kunci keberhasilan,” papar Perry.
Lebih jauh dia menyampaikan, sebagai pengembangan inovasi instrumen pembayaran untuk mengakselerasi ekonomi digital nasional, Bank Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Fitur Online Payment dengan Virtual Card Tokenization.
Alat pembayaran ini diperkuat dengan teknologi Virtual Card Tokenization dan merupakan pengembangan lebih lanjut dari fitur KKI yang telah ada, yakni QRIS dan Kartu Fisik, yang seluruh pemrosesan transaksinya dilakukan secara domestik.
“Implementasi fitur baru ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta memfasilitasi kebutuhan Pemerintah dalam bertransaksi melalui platform online baik di berbagai mitra marketplace atau e-commerce Pemerintah,” terang Perry.
Dia menambahkan, alat pembayaran pada sektor sistem pembayaran ritel lainnya yang akan dikembangkan adalah QRIS Tap berbasis Near Field Communication (NFC) yang mengintegrasikan teknologi standar messaging QRIS dengan menggunakan interface NFC.
Inovasi pembayaran ini dirancang dalam rangka fasilitasi kebutuhan transaksi yang cepat dan massal untuk berbagai jenis pembayaran, antara lain transportasi dan ritel dengan efisiensi dan keamanan yang tinggi.
“QRIS Tap berbasis NFC juga menawarkan keunggulan dalam hal fleksibilitas, dengan mendukung multi sumber dana serta berbagai kanal pembayaran.
Inovasi tersebut diimplementasikan dengan bersinergi bersama Kementerian/Lembaga dan pelaku industry,” imbuhnya. (*)
Editor: M Idris
Teks foto: Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.