PROSUMUT – Sejumlah anggota DPRD Nias Selatan mengungkapkan adanya permainan anggaran saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Medan, Selasa 14 Mei 2019.
Kunjungan belasan anggota DPRD Nias Selatan tersebut diterima langsung Anggota DPRD Medan, H Irsal Fikri dan Beston Sinaga di ruang rapat Sekretariat DPRD Medan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Nisel, Asazatulo Giawa meminta masukan kepada DPRD Medan terkait anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pelaksanaanya di lapangan.
“Ada benerapa permasalahan di Nias Selatan salah satunya terkait DAK dan adanya pengalihan anggaran, apakah itu juga terjadi di Medan,” jelasnya.
Diungkapkannya, pembahasan anggaran di Nias Selatan sepetinya banyak kerancuan. “Misalnya saja pembahasan anggaran dilakukan Komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, hasil pembahasan Komisi kemudian berubah saat hasil pembahasan dibawa ke tahap sinkronisasi yang dilakukan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ini yang terjadi di DPRD Nisel,” sebutnya.
Sementara itu, Beston Sinaga menilai pembahasan yang terjadi di Nias Selatan tidak bisa dibenarkan. “Seperti rapat di Komisi pasti ada notulensinya, jika ada perubahan di rapat Banggar dan tidak diberitahukan, maka anggota DPRD bisa menuangkannya di dalam Pandangan Umum Fraksi,” jelas Beston.
Begitu juga dengan perubahan anggaran DAK, eksekutif pastinya harus memberitahukan terkait perubahan itu ke DPRD.
“Mana bisa anggaran untuk pembangunan fisik sekolah misalnya, kemudian dialihkan ke Jalan,” jelasnya.
Diakui Beston, di DPRD Medan pernah terjadi hal yang sama. Dimana gara-gara persoalan anggaran tersebut, Komisi menghapus Dinas Pendidikan dari daftar pembahasan dengan OPD.
“Komisi B DPRD Medan pernah tidak membahas Dinas Pendidikan dan mendesak pencopotan kepala dinas terkait adanya ketidak beresan pembahasan anggaran,” sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Medan Irsal Fikri menyarankan agar DPRD Nisel dan Pemkab melakukan komunikasi yang intensif.
“Di Medan, kami membangun komunikasi yang baik dengan eksekutif. Kami juga menyarankan agar hal yang sama dilakukan DPRD Nisel,” ujarnya.(*)