PROSUMUT — Pemerintah Kabupaten Langkat memfokuskan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 disusun secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sekretaris Daerah Langkat, AmrilNasution, mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti sampaikan pandangan itu saat membacakan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Langkat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Selasa (8/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sribana Perangin-angin, dihadiri unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, unsur vertikal, para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Langkat, serta undangan lainnya.
Amril sampaikan, Pemkab Langkat mengapresiasi sekaligus berterima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, pertanyaan, saran, masukan, serta kritik konstruktif yang telah disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi sebelumnya.
Pandangan disampaikan Juriah dari Fraksi PDI Perjuangan, Syamsul Rizal (Fraksi PAN), Siti Nurhayati (Fraksi Bintang Kebangkitan), Ristya Chayani (Fraksi NasDem), Nazlan (Fraksi Golkar), Sunarman (Fraksi Gerindra), Zulkarnain (Fraksi PKS), serta Husein Sidik Tarigan dari Fraksi Demokrat Pembangunan.
Berbagai pandangan fraksi dinilai merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan keuangan daerah. Selain menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, masukan DPRD juga mencerminkan kepedulian bersama terhadap upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Langkat.
“Seluruh masukan dari fraksi DPRD kami terima dengan terbuka sebagai bahan penyempurnaan Raperda P.APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif dan tepat sasaran,” kata Amril.
Amril sampaikan, pengelolaan anggaran daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan fiskal, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, setiap proses perencanaan dan penganggaran perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan terukur.
Pemkab Langkat juga menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian penting memastikan seluruh tahapan pembahasan perubahan APBD berjalan dengan baik, transparan, serta sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, kerja sama, saran, dan masukan yang telah diberikan oleh pihak legislatif. Sinergitas ini sangat penting dalam mendukung proses pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2026,” ucap Amril.
Kerja sama dan komunikasi yang konstruktif antara Pemkab Langkat dan DPRD diharapkan dapat terus dipertahankan hingga seluruh tahapan pembahasan dan penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selesai dilaksanakan.
Diharapkan, seluruh proses pembahasan tersebut dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat.
“Dengan kerja keras serta sinergitas yang terus kita bangun, kita berharap dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat,” seru Amril.
Setelah melewati penyampaian jawaban bupati, selanjutnya rapat paripurna memasuki tahapan pembahasan dalam rangka pengesahan atau persetujuan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (*)
Editor : Jie
previous post