PROSUMUT – Komisi IV DPRD Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengaduan masyarakat mengenai bangunan tanpa PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), Selasa 11 Maret 2025.
Dalam RDP ini, dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak dan dihadiri anggota Komisi IV DPRD Medan.
Turut hadir, Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra, OPD terkait yakni, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu Kota Medan, Satpol PP Kota Medan, Camat dan Lurah lokasi setempat, pemilik bangunan, serta warga yang bersangkutan.
RDP ini membahas permasalahan-permasalahan PBG, diantaranya terkait pengaduan masyarakat melalui media mengenai bangunan tanpa PBG di Kecamatan Medan Timur yakni, bangunan di Jalan Timor Kelurahan Gang Buntu, bangunan di Jalan Jantung Nomor 2 Kelurahan Glugur Darat II, bangunan di Jalan Kemuning Nomor 10 dan Jalan Sena Kelurahan Perintis.
Selain itu, bangunan tanpa PBG di Kecamatan Medan Deli, yakni bangunan di Jalan Pulau Sumatera dan Jalan Pulau Pagai Selatan Kelurahan Mabar Hulu, bangunan di Jalan Pulau Simelu Kelurahan Mabar, serta bangunan di Jalan Pancing/Suasa Raya Kelurahan Mabar Hilir.
Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak menyatakan, pihaknya menyoroti masih banyak permasalahan terkait PBG yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan, khususnya permasalahan tidak sinkron antara dokumen administrasi dengan kondisi bangunan di lapangan.
Karena itu, diimbau kepada Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait untuk bertindak tegas dan tidak mempersulit pengurusan PBG agar masyarakat Kota Medan dapat dengan nyaman mendirikan rumah dan bangunan.
Hal ini mengingat PBG dan PBB sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Medan.
“Komisi IV DPRD Medan juga mengimbau kepada warga/pemilik bangunan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku, dan segera mengurus PBG sesuai dengan kondisi bangunannya,” ujar Paul. (*)
Editor: M Idris
