PROSUMUT – Wacana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan pendidikan kepada masyarakat melalui revisi aturan perpajakan, ikut ditolak keras Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sumatera Utara (Sumut).
“Kami Fraksi PKS DPRD Sumut sebagaimana arahan ketua Fraksi PKS DPR RI, bahwa kita menolak terhadap rencana pemerintah untuk memungut PPN terhadap sembako dan pendidikan,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, bahwa Fraksi PKS DPR RI dan Fraksi PKS seluruh daerah di Indonesia menolak wacana yang sedang hangat dibicarakan tersebut.
Alasannya, pemerintah seharusnya peka dan memiliki perasaan peduli akan kondisi saat ini. Bahwa dalam masa pandemi Covid-19 ini ekonomi masyarakat sedang terpuruk.
“Ekonomi lagi merosot, masyarakat juga tergerus daya belinya, pendapatannya pasti berkurang nantinya kalau ditambah lagi dengan pemberlakuan PPN tersebut,” tugasnya.
Selain itu, Hendro menilai, wacana pengenaan PPN yang dikeluarkan pemerintah tidak sinkron dengan upaya pemulihan ekonomi secara nasional, dan mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Tapi satu sisi pemerintah juga memberatkan pelaku ekonomi dengan ada rencana untuk ngutip PPN. Berarti inikan antara kebijakan satu dengan kebijakan ini kan tidak sinkron,” kata politisi PKS daerah pemilihan Binjai-Langkat itu.
Karena itu, lanjutnya, FPKS DPRD Sumut meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bisa menemukan sumber-sumber pembiayaan pendapatan dalam mengalokasikan APBN, jangan hanya sekadar mengutip pajak kepada pelaku UMKM.
“Masyarakat di satu sisi dipungut pajak, tapi para pengusaha besar diberikan amnesti pajak, inikan enggak betul. Jangan main pajak-pajak aja, semua dipajaki. Gawat ini,” pungkas ketua Komisi A DPRD Sumut itu. (*)
Reporter : Iqbal Hrp
Editor : Iqbal Hrp
Foto :