PROSUMUT – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus mempersiapkan aktivitasi Program Penjaminan Polis.
Program Penjaminan Polis merupakan mandat strategis yang diberikan kepada LPS, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi bagi pemegang polis asuransi.
Adanya penjaminan terhadap polis asuransi, tidak hanya memberikan kepastian bagi pemegang polis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pada industri asuransi, sekaligus mendukung pertumbuhan penetrasi asuransi di masyarakat.
“Industri asuransi memiliki potensi yang besar untuk terus tumbuh di Indonesia. Per 2020, rasio aset asuransi di Indonesia terhadap produk domestik bruto masih berada di angka 4,6 persen sehingga penjaminan polis asuransi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini,” jelas Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D Purba saat Media Gathering LPS di Medan, Minggu malam 3 Mei 2026.
Lebih lanjut, Ferdinan mencontohkan Amerika Utara dan Eropa sebagai kawasan dengan jumlah kegagalan terbesar di dunia, namun tetap mampu mendominasi pasar asuransi global dengan dukungan keberadaan lembaga penjamin polis.
“Jangan terkecoh dengan kasus kegagalan perusahaan asuransi, karena yang utama adalah bagaimana proteksi terhadap kepentingan pemegang polisnya,”, tuturnya.
Melihat pentingnya Progam Penjaminan Polis dalam menopang kepercayaan nasabah asuransi, saat ini LPS sedang mempersiapkan program tersebut dengan sebaik-baiknya.
Namun, menentukan skema PPP merupakan suatu tantangan tersendiri sebab setiap negara memiliki keunikan profil industri dan faktor penentu yang berbeda.
“Berdasarkan survei International Forum of Insurance Guarantee Scheme (IFIGS) tahun 2023, mandat penjaminan polis asuransi di setiap negara berbeda-beda, antara lain: paybox, paybox plus, loss minimizer, dan risk minimizer.” ungkap Ferdinan.
Sesuai dengan rencana amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), desain PPP yang nantinya diselenggarakan oleh LPS diusulkan untuk mendapatkan mandat yang paling komprehensif, yaitu risk minimizer.
Usulan mandat risk minimizer dalam UU P2SK tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan benar-benar memberikan proteksi yang maksimal bagi pemegang polis.
Selain mengatur pelaksanaan mandat kewenangan LPS dalam penyelenggaraan PPP, terdapat hal-hal lain yang juga dipersiapkan LPS. Misalnya, terkait kepesertaan, cakupan polis yang dijamin, nominal limit penjaminan, dan skema kontribusi dari perusahaan asuransi.
“Namun satu hal yang pasti, penyelenggaraan PPP adalah momentum untuk mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia. Untuk itu, kami akan siapkan aktivasi program tersebut sebaik-baiknya untuk meningkatkan kepercayaan, melindungi pemegang polis, dan memastikan stabilitas industri ke depan,” pungkas Ferdinan.
Sebelumnya, kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution.
Dia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi dan sinergi sekaligus dukungan LPS dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui kanal media di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Plt Direktur Eksekutif Keuangan dan Investasi LPS, Samsu Adi Nugroho, Direktur Eksekutif Klaim, Resolusi, dan Pengaturan Asuransi LPS, Muhammad Yusron serta Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto. (*)
Editor: M Idris
