PROSUMUT — Komitmen membangun sumber daya manusia (SDM) dan keluarga berkualitas disusun Pemkab Langkat melalui dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), diapresiasi Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKN dengan penghargaan nasional.
Penghargaan dari keberhasilan menyusun dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Berkualitas tingkat kabupaten/kota tahun 2026, diserahkan Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara, Dr Fatmawati, kepada Sekda Langkat Amril Nasution, didampingi Kepala Dinas PPKB dan PPA Kabupaten Langkat Indri Nugraheni, Selasa (7/4/2026), di Hotel Emerald Garden Medan.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr Wihaji, menandatangani penghargaan tertanggal 11 Februari 2026 di Jakarta, sebagai bagian apresiasi atas dedikasi Pemkab Langkat merancang strategi kependudukan jangka panjang. Pasalnya, susunan dokumen PJPK dinilai telah memenuhi standar kualitas dan akan menjadi acuan penting dalam pembangunan SDM di Kabupaten Langkat lima tahun ke depan.
Untuk diketahui, ada enam kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penghargaan serupa selain Kabupaten Langkat, yakni Toba, Samosir, Labuhanbatu Utara, Kota Medan, dan Kota Binjai. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga turut menerima penghargaan dalam kategori sama.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menyampaikan program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui percepatan penurunan stunting serta penguatan ketahanan keluarga.
Selanjutnya dijelaskan dia, program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 melalui lima inisiatif strategis (Quick Wins), yakni GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), SIDAYA (Lansia Berdaya), serta Super Apps Keluarga Indonesia berbasis kecerdasan buatan untuk layanan konsultasi keluarga.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penyelarasan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kependudukan di tingkat daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani urusan keluarga berencana di kabupaten/kota, diharapkan semakin kuat melalui komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas.
Dengan adanya penyempurnaan peta jalan pembangunan kependudukan tersebut, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran, responsif terhadap dinamika kependudukan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat.(*)
Editor: Jie
previous post