PROSUMUT – Anggota DPRD Medan yang bergabung di Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, dr Faisal Arbie menilai besarnya peluang dalam peningkatan perolehan PAD dari beberapa objek pajak.
Untuk itu, Bapenda Medan diminta segera merubah sistem penerimaan pajak dari sistem asemble (assemblage) ke sistem digitalisasi.
“Selama ini dugaan kebocoran PAD sangat besar dari sejumlah sumber pajak dikarenakan sistem asemble atau manual. Kita tidak menuduh adanya pengemplang pajak, tetapi banyak laporan pajak yang tidak rasional. Karena itu, dengan perubahan ke sistem digitalisasi dipastikan adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan,” ujar dr Faisal Arbie kepada wartawan usai mengikuti rapat pembahasan dengan Bapenda Medan, Selasa 7 April 2026.
Menurut politisi Partai Nasdem ini, dugaan kebocoran PAD selama ini dipastikan akan dapat diminimalisir jika menggunakan sistem Digitalisasi.
Karenanya, Pansus PAD Kota Medan telah sepakat dan akan merekomendasikan seluruh perangkat menggunakan teknologi digital akan dimasukkan alokasi anggaran di KUA PPAS Perubahan APBD Tahun 2026.
“Pada Tahun 2027 nanti, sistem penerimaan pajak digital dapat terealisasi, seperti E-Filing (pelaporan pajak online), E-Payment (pembayaran pajak online), E-SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan elektronik) dan Sistem administrasi pajak online),” paparnya.
Diutarakan Faisal, Pansus PAD menduga potensi PAD banyak mengalami kebocoran yakni dari pajak hotel, reklame, hiburan, restoran, air bawa tanah dan parkir.
“Selama ini dengan sistem self assessment yakni wajib pajak melaporkan sendiri penghasilan dan pajak yang terutang, lalu pajaknya dibayar sendiri. Sistem ini jelas berpotensi manipulasi data yang sebenarnya,” ungkap dia.
Lebih lanjut Faisal menyampaikan, pajak dari hiburan, restoran dan hotel yang merupakan penyumbang pajak terbesar di Medan dapat lebih dimaksimalkan, sehingga ke depan PAD murni Kota Medan mampu mencapai Rp 5 triliun. “Saat ini hanya Rp 3 triliun lebih. Karena itu, Pansus PAD akan melakukan sidak ke sejumlah objek pajak restoran, mall dan parkir,” pungkasnya. (*)
Editor: M Idris
