PROSUMUT – Peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar berpendapat kasus jaksa Chuck ini agak aneh. Kata dia, dimensi politisnya lebih kuat ketimbang penegakan hukumnya. “Saya melihat ada variabel konflik internal dalam kasus ini. Sehingga kemudian terjadi kasus kriminalisasi jaksa Chuck ini,” kata Erwin.
Ia pun meminta Komisi Kejaksaan untuk melakukan investigasi secara mendalam terkait kasus ini. Karena bagaimana pun, lanjut dia, jika ada seorang jaksa senior ditetapkan tersangka oleh lembaganya sendiri, itu agak susah diterima khalayak publik.
“Publik pasti melihat hal ini sebagai skop nternal. Dan lebih punya dimensi politik daripada dimensi penegak hukum,” ujarnya.
“Karena itu untuk meluruskan kasus ini lebih dalam. Saya minta kepada Komisi Kejaksaan untuk investigasi dan mengumumkan hasilnya ke publik.”
Kejaksaan Agung resmi menahan mantan jaksa Chuck Suryosumpeno dan mantan anggota satgasus Ngalimun selama 20 hari ke depan. Keduanya ditahan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi saat keduanya bertugas dalam Tim Satgasus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi pada Kejaksaan Agung.
Chuck awalnya diperiksa sebagai tersangka. Dia tiba di gedung pidana khusus (pidsus) di kompleks Kejagung sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu (14/11/2018). Kemudian, menjelang Magrib, Chuck yang didampingi keluarga dan pengacara dibawa ke mobil tahanan.
Janji Presiden Jokowi untuk menghadirkan negara dalam proses penegakan hukum patut dipertanyakan. Hal ini, terkait Kejaksaan Agung yang akhirnya menahan Jaksa Chuck Suryosumpeno.
Padahal, Chuck Suryosumpeno, dalam satu setahun mampu berkontribusi menyelamatkan keuangan negara Rp 3,5 triliun. Sedangkan, Jaksa Agung M Prasetyo dinilai hanya mampu menyelamatkan uang negara hingga lebih Rp 2 triliun.
Jaksa Agung harusnya, merasa bangga dan merangkul Chuck untuk membangkitkan kinerja penyelamatan keuangan negara dari penanganan kasus korupsi di Kejaksaan. Bukan justru memasukannya atau bahkan terkesan publik sebagai upaya mengkriminalisasi.
Ia menilai, terjadi disparitas penegakan hukum di tubuh Kejaksaan Agung yang dapat diartikan sebagai pengingkaran rasa keadilan. Jokowi diminta untuk segera menggusur Prasetyo dari kursi Jaksa Agung.
“Jika tetap dibiarkan. Jangan harap elektabilitas Jokowi bisa terdongkrak naik,” ujarnya. (ed)