PROSUMUT – Anggota DPRD Kota Medan Binsar Simarmata menyayangkan kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang terkesan lambat membantu masyarakat terdampak banjir pada Kamis 27 November 2025.
Padahal, banjir yang terjadi merendam hampir seluruh wilayah Kota Medan dan banyak warga terpaksa mengungsi.
Pada peristiwa itu, masyarakat Kota Medan yang terdampak banjir nyaris tidak ada menerima bantuan dari Pemko Medan. Bahkan aparat kecamatan dan kelurahan tidak ada membuat dapur umum di lokasi tempat pengungsian warga.
“Sangat kita sayangkan, Pemko Medan lambat mengambil kebijakan untuk membatu warga terdampak banjir kali ini.
Aparat kecamatan atau kelurahan tidak mampu membuat dapur umum di lokasi pengungsian warga karena ketiadaan anggaran,” kata Binsar Simarmata kepada wartawan, Senin 1 Desember 2025.
Dia menyarankan agar ke depan dianggarkan dana cadangan di kecamatan atau kelurahan yang rawan terkena banjir.
Dana cadangan ini dikelola langsung oleh camat atau lurah jika sewaktu-waktu ada terjadi bencana, seperti banjir dan musibah lainnya.
“Berkaca dari pengalaman, pemerintah selalu terlambat dalam hal penanganan bencana karena untuk membuat kebijakan butuh waktu tidak sedikit.
Karena itu, saya kira Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan perlu mengalokasikan dana cadangan di kecamatan rawan banjir.
Dana cadangan ini bisa digunakan seperti membuat dapur umum jika terjadi bencana banjir,” jelas Binsar Simarmata.
Binsar juga mendesak aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turun membatu warga membersihkan rumah dan lingkungan mereka yang dipenuhi lumpur serta material hanyut.
Seperti warga di Jalan Pintu Air IV Gang Persatuan dan Gang Aman, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, butuh bantuan untuk membersihkan lingkungan mereka. Sebab, ketinggian air saat banjir di kawasan itu mencapai 5 meter.
“Saat ini warga pastinya sibuk membersihkan rumah dan lingkungan mereka. Kita minta aparat Pemko Medan turun membantu.
Armada pemadam kebakaran bisa dikerahkan untuk membersihkan lumpur, dan DLH mengerahkan truk sampahnya untuk mengakut sampah,” pinta Binsar.
Dalam peristiwa banjir ini, tambah dia, administrasi kependudukan (adminduk) warga dan surat-surat berharga lainnya dipastikan banyak yang rusak atau hilang.
Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Catatan (Disdukcapil) Kota Medan perlu jemput bola untuk melayani adminduk masyarakat yang terdampak banjir.
“Disdukcapil Kota Medan kita minta turun langsung mendata warga yang kehilangan KTP, kartu keluarga, dan surat-surat berharga lainnya. Berikan solusi bagaimana menyelesaikannya,” pungkas dia. (*)
Editor: M Idris
