PROSUMUT – Legislator di DPR RI dibuat bingung dengan tidak adanya data valid dari pemerintah soal luas lahan sawit yang ada di Indonesia.
Hal itu karena beberapa instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan asosiasi semuanya memiliki data berbeda.
Anggota Komisi XI DPR RI Fathan menyayangkan pemerintah tidak memiliki data itu padahal dana yang dikeluarkan cukup besar.
“Masak dengan dana sebesar ini yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pemerintah tidak mampu memotret secara utuh. Kalau perlu undang seluruh stakeholder untuk duduk bersama mencari sebetulnya angka yang fix berapa,” katanya seperti dikutip dari Parlementaria, baru-baru ini.
Kata dia, data sangat penting karena bisa menjadi ukuran beberapa petani yang bisa diberdayakan dan menentukan arah kebijakan.
Selain itu, data juga bisa mengukur kekuatan pemerintah untuk mengembangkan greenfuel dan greengasoline.
“BPDPKS ini harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar, agar secara serius dan komprehensif mendata terkait jumlah kebun kelapa sawit yang ada,” kata politisi PKB tersebut.
Fathan juga menyoroti program replanting, disinyalir baru menyentuh perusahaan-perusahaan besar, sedangkan para petani-petani sawit kecil belum tersentuh.
“Kita mendapat keluhan-keluhan ternyata replanting ini belum menyentuh akar masalahnya. Justru kita jadi khawatir, seharusnya program ini ditujukan supaya perkebunan rakyat bisa tumbuh,” harapnya.