PROSUMUT – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dr Sofyan Tan mengadakan buka puasa bersama dengan jurnalis di Restoran Pondok Jimbaran, Medan, Jumat 7 Maret 2025.
Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap ramadan ini, menjadi momen untuk sharing aspirasi.
Salah satunya, terkait isu beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kini tetap dipertahankan bahkan diperbanyak kuotanya.
Sebab, kondisi saat ini masih banyak keluarga miskin yang kesulitan biaya dalam mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi.
Menurut Sofyan Tan, program beasiswa KIP Kuliah yang selama ini sudah berjalan 10 tahun hampir kandas terkena efisiensi anggaran.
Pemotongan anggaran di Kemendiktisaintek sempat menyasar program beasiswa tersebut. Bahkan, untuk KIP Kuliah yang sedang berjalan hampir tak bisa lagi diteruskan.
“Bukan hanya KIP Kuliahnya dihapus, mahasiswa yang saat ini sedang eksisting berkuliah dan mendapatkan beasiswa sejak tahun sebelumnya terancam tak bisa diteruskan pembayaran beasiswanya,” ungkap Sofyan Tan.
Hal ini tentu membuat dirinya geram dan harus memperjuangkan kembali agar anggaran tersebut tidak kena efisiensi.
Kegeramannya semakin menjadi ketika mengetahui pemotongan ternyata bukan dilakukan oleh Kemenristekdikti atau dari Kementerian Keuangan.
Melainkan, diinstruksikan oleh pihak yang tidak paham bahwa di anggaran Kemenrisekdikti ada program beasiswa yang terimbas jika harus diefisiensi.
“Mereka main potong saja tanpa lihat kalau yang dipotong itu untuk KIP Kuliah,” ujarnya.
Sofyan Tan secara tegas dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah dan kementerian terkait menolak pemotongan anggaran beasiswa dan mengembalikannya seperti semula. Hasilnya, permintaan Sofyan Tan tersebut diakomodir untuk dikembalikan.
“Saya menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran saya sebagai anggota DPR untuk mengembalikan KIP Kuliah. Usul ini pun mendapat dukungan banyak pihak,” kata Sofyan Tan.
Dia pun berharap pada para jurnalis untuk ikut aktif membantu melakukan pengawasan dan kritik pada program kebijakan pemerintah, agar efisiensi yang digaungkan pemerintah tidak salah kaprah. (*)
Editor: M Idris
previous post