PROSUMUT – Polda Sumut hingga kini sudah menangani 12 kasus alih fungsi hutan di beberapa daerah yang telah dijadikan sebagai areal perkebunan.
Berkas perkara P-21 ada enam kasus dan enam lainnya masih tahap penyelidikan.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan dari 12 jumlah kasus tersebut ada yang tengah diselidiki maupun yang sudah P-21 atau perkaranya lengkap.
“Kasus berupa alih fungsi hutan menjadi kawasan mangrove di wilayah Langkat, Kecamatan Berandan Barat seluas 750 hektare, tersangkanya inisial S, kini kasusnya sudah P-21 dan sedang pelimpahan tahap 2,” ujar Tatan.
Kemudian di wilayah Labuhan Batu Utara, dalam kasus kawasan hutan ditanam dengan sawit tanpa izin, dengan luas 635 hektare.
Tersangkanya berinisial SBD dan kasusnya sudah P-21 dan pelimpahan tahap 2.
Selain itu, di Serdang Bedagai kasus alih fungsi hutan seluas 63 hektare dan 112 hektare HPL, dengan satu orang tersangka dan sudah P-21.
Alih fungsi hutan seluas 250 hektare, dua orang tersangka yakni J dan R, yang juga sudah P-21.
Alih fungsi hutan di Kecamatan Gebang, Langkat dengan tersangka AS. Dan terakhir adalah di Labuhan Batu Utara di kawasan hutan produksi terbatas dengan tersangka inisial TM. Berkas perkara kedua kasus tersebut juga sudah P-21.
Kasus yang masih dalam tahap penyidikan, selain kasus PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM), juga di Kelurahan Pasar Baru Batahan, Mandailing Natal seluas 600 hektare.
Dalam kasus itu, polisi sudah menetapkan Musa Idishah atau Dodi selaku Direktur PT ALAM sebagai tersangka.
“Jadi tidak benar Polda Sumut hanya mengusut PT ALAM, dan tebang pilih dalam penanganan perkara alih fungsi hutan. Setiap perusahaan yang melanggar hukum akan kita periksa, dan diproses secara hukum,” katanya.
Sebelumnya, Musa Rajekshah atau Ijeck yang saat ini menjabat Wagub Sumut, mengatakan penetapan adiknya sebagai tersangka alih fungsi hutan lindung di Langkat sebagai upaya penegakan hukum harus bersifat adil, karena tidak hanya Augerah saja yang berada di kawasan itu.
Adapun Dinas Perkebunan (Disbun) Sumut memastikan, keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT ALAM di Kecamatan Sei Lepan dan Besitang, Langkat, tidak ada masalah.
Kepala Disbun Sumut, Herawati, mengungkapkan, hal tersebut melalui siaran persnya yang diterima wartawan, Jumat 1 Februari malam.
Herawati menyampaikan hal itu terkait mencuatnya keberadaan PT ALAM terkait dugaan alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit.
Dalam siaran pers tersebut, Herawati tidak menanggapi proses hukum yang saat ini ditangani Ditkrimsus Polda Sumut, yang dalam penanganan perkara tersebut, akhirnya menetapkan Dodi Shah menjadi tersangka kasus dugaan alih fungsi hutan.
“Tak ada masalah dengan PT ALAM, sudah memiliki sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO),” ungkap Herawati.
ISPO merupakan sertifikat yang menjadi jawaban dari permasalahan yang kerap menghadang industri kelapa sawit menyangkut lingkungan, deforestasi, kebakaran hutan maupun lainnya.
ISPO juga bagian dari program Kementerian Pertanian (Kemtan) yang menargetkan seluruh pelaku usaha, termasuk petani di sektor perkebunan kelapa sawit dalam negeri. (*)