PROSUMUT – Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Ombudsman Sumut) mengharap agar perguruan tinggi sebagai wadah kaum intelektual, pencetak generasi bangsa harus aktif ‘bersuara lantang’ mengkritisi atau menyoroti penyelenggaraan pelayanan publik.
Di sisi lain, pengelolaan penyelenggaraan perguruan tinggi dilakukan dengan berbasis pelayanan publik yang baik dan prima.
Harapan itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar ketika melakukan kunjungan koordinasi dengan Universitas Muhammadyah Sumatera Utara (UMSU) dan Universitas Sumatera Utara (USU), yang berlangsung secara terpisah, Rabu 3 Februari 2021.
Sehari sebelumnya, Selasa 2 Februari 2021, tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut juga berkunjung ke Universitas HKBP Nommensen.
“Suara dari perguruan tinggi itu kan ‘jernih’, jujur, karena di sana tempatnya para akademisi yang bisa memberi pemikiran untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Itulah sebabnya kami berharap perguruan tinggi sebagai tempatnya para akademisi, bersuara lantang mengkritisi penyelenggaraan pelayanan publik. Apalagi kondisi pelayanan publik secara umum masih belum baik,” kata Abyadi Siregar.
Lagi pula, mengawasi pelayanan publik juga merupakan tanggung jawab masyarakat.
“Pasal 35 UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa masyarakat juga sebagai pengawas pelayanan publik. Termasuk para akademisi,” ujar Abyadi Siregar.
Dalam kunjungan koordinasi itu, Abyadi Siregar didampingi Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Edward Silaban, Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) Hana Ginting, Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan (PL) James Panggabean, asisten Dearma Sinaga dan Florencia Sipayung.
Di kampus UMSU, tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut diterima di ruang rapat kampus UMSU oleh Wakil Rektor I Dr Mhd Arifin, Wakil Rektor II Dr Akrim, Wakil Rektor III Dr Rudianto, Kepala Humas Dr Ribut Priadi, Dr Marah Doly, M Arifin dan Erwin Asmadi. Sedangkan di kampung USU diterima langsung oleh Rektor USU Dr Muryanto Amin. (*)