PROSUMUT – Anggota DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung mendorong Plt Dirut RSUD Pirngadi Medan, dr Mardohar Tambunan agar lebih meningkatkan pelayanan dan dapat mandiri untuk mengelola keuangan sendiri.
Sebab, status kelembagaan rumah sakit milik Pemko Medan itu sudah menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) bukan UPT Dinas Kesehatan.
“Kalau sudah BLUD harus bisa mandiri menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jangan berharap lagi bantuan dari APBD untuk menutupi biaya belanja,” kata Henry Jhon Hutagalung saat rapat evaluasi triwulan I/2026 di Gedung DPRD Medan, Selasa 15 April 2026.
Hadir dalam rapat, Ketua Komisi II Kasman bin Marasakti, Wakil Ketua Komisi II Modesta Marpaung, Lily, Binsar Simarmata dan dr Ade Taufiq.
Sebelumnya, diawal rapat, Plt Dirut RSUD Pirngadi Medan dr Mardohar Tambunan memaparkan kondisi rumah sakit yang belum mampu bersaing dengan beberapa rumah sakit swasta di Medan.
Bahkan, pendapatan asli belum mampu menutupi belanja. Akibatnya, terjadi besaran belanja dengan selisih pendapatan sebesar Rp 5 miliar.
Mendapat keterangan itu, Henry Jhon mempertanyakan hal tersebut. “Kalau seperti itu keadaannya, lalu dari mana pihak manajemen menutupi selisih besaran belanja kekurangan Rp 5 miliar,” tanya dia.
Mardohar lalu menjawab, bahwa kekurangan Rp 5 miliar ditutupi dari APBD Pemko Medan.
Mendapat jawaban itu, Henry Jhon kaget. “Nah, ini yang menjadi masalah, kalau sudah status BLUD harus bisa mandiri kelola keuangan dan patut dipertanyakan apa sudah benar aliran dananya dan melalui audit,” sebutnya.
Dari paparan dr Mardohar, terungkap pemakaian Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Pirngadi Medan. Dari sekitar 500 bed, hanya mencapai 50 persen.
“Kondisi ini patut kita prihatin dimana saat ini seluruh RS swasta kamar selalu penuh. Sedangkan RSUD Pirngadi Medan, konon kekurangan pasien. Makanya, ini harus disikapi serius untuk pembenahan,” terangnya.
Karena itu, Henry Jhon mendesak dr Mardohar Tambunan harus memperbaiki total kinerjanya dengan profesional. Begitu juga soal rujukan pasen dari Puskesmas diwajibkan prioritas ke RS milik Pemko Medan yakni RSUD Pirngadi Medan dan RSUD Bachtiar Djafar.
Henry Jhon juga menyarankan kepada Wali Kota Medan, Rico Waas supaya menaikkan gaji dokter spesialis yang ada di RSUD Pirngadi Medan. Hal itu perlu dilakukan guna merangsang minat para dokter betah mengabdi dan menjalankan tugas kamanusiaan di rumah sakit tersebut. (*)
Editor: M Idris
previous post