PROSUMUT – Dua dosen Program Studi (Prodi) Ekonomi Pembangunan (EP) Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab), Drs Anwar Sanusi MSi dan Rahmat Sembiring SE MSP menjadi narasumber pada Forum Kajian Akademik yang digelar prodi tersebut di Aula Perpustakaan Unpab, Jalan Gatot Subroto Sei Sikambing Medan, Selasa 21 Mei 2019.
Anwar Sanusi membahas kebijakan moneter dari sudut pandang ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Sedangkan Rahmat Sembiring mengetengahkan hasil observasinya tentang program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Daerah Pesisir Timur Sumatera Utara (Sumut).
Forum Kajian Akademik yang diikuti ratusan mahasiswa Prodi EP itu dibuka secara resmi Dekan Fakultas Sosial Sains (FSS) Unpab Dr Surya Nita SH MHum. Hadir dalam acara itu, Ketua Prodi EP Saimara Sebayang SE MSi dan para dosen FSS Unpab.
Dekan FSS Unpab Surya Nita dalam sambutannya menyatakan sangat bangga dengan Prodi EP, karena baik dosen, pimpinan prodi maupun mahasiswa bersinergi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
“Sinergitas itu membuahkan hasil, Prodi EP mendapat akreditasi A dari BAN PT sejak beberapa tahun lalu. Dan ini harus dipertahanakan dan ditingkatkan,” katanya.
Forum kajian akademik ini, tambah dekan, merupakan sarana bagi mahasiswa untuk memahami model-model ekonomi pembangunan, kemudian mempraktikkannya di lapangan guna mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat.
Dalam forum kajian akademik itu, Anwar Sanusi memaparkan perbedaan kebijakan moneter konvensional dan Islam. Dalam ekonomi Islam, katanya, tidak mengakui adanya instrumen suku bunga. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar.
“Sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit sepanjang sesuai dengan prinsip syariah,” kata mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpab ini.
Anwar Sanusi yang juga mantan Inspektorat BRI menambahkan, dalam ekonomi Islam ada tiga instrumen yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar, yakni operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, dan rasio cadangan wajib serta imbauan moral.
Narasumber lainnya, Rahmat Sembiring mengungkapkan, berdasarkan observasi pihaknya, implementasi program-program Kampung KB di Pesisir Timur Sumut yang diluncurkan sejak 2016 belum optimal. Penyebabnya, antara lain karena sumber daya manusia (SDM) di desa belum siap, dan kurangnya koordinasi antarkelembagaan.
“Kampung KB itu bukan hanya domainnya BKBBN, tapi semua dinas lintas sektor seperti dinas pendidikan dan dinas perdagangan/perindustrian harus bersatu mendorong pelaksanaan program kampung KB,” kata dosen muda ini.
Rahmat menegaskan, Kampung KB yang merupakan program pemerintah pusat bukan hanya mengurusi masalah kontrasepsi, tapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat, mulai dari pembinaan keluarga lansia agar mereka tak jadi beban hingga pembinaan akhlak remaja.
“Inti dari program Kampung KB adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terbelakang dan pembangunan karakter remajanya,” kata Rahmat. (*)