PROSUMUT – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) khususnya tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kota Medan masih banyak ditemukan berbagai kendala dan kekurangan.
Di SMP negeri yang berjumlah 45 sekolah tersebut, ternyata belum siap peralatan komputernya untuk menyelenggarakan secara mandiri.
Oleh karenanya, dengan terpaksa sekolah secara tidak langsung membebani siswa untuk dipinjamkan laptopnya.
Anggota Komisi B DPRD Medan, Irsal Fikri mengatakan, pelaksanaan UNBK secara mandiri yang dilakukan seluruh SMP negeri pada tahun ini harus dievalusi.
Sebab, banyak catatan kendala atau permasalahan yang dihadapi. Mulai dari ketidaksiapan sekolah dalam hal perangkat komputer hingga persoalan teknis di lapangan, seperti gangguan jaringan dan lain sebagainya.
“Kalau tahun ini komputer di seluruh SMP negeri belum memadai, maka tahun depan pelaksanaannya harus ada sekolah yang benar-benar lengkap peralatannya (komputer). Paling tidak, 50 persen dari jumlah SMP negeri yang ada (45 sekolah) harus sudah memiliki,” sebut Irsal, Jumat 26 April 2019.
Kata dia, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan harus mempunyai data kebutuhan komputer di setiap SMP negeri yang ada. Artinya, melakukan pendataan dan kemudian diajukan pengadaannya pada APBD.
“Disdik Medan harus melakukan pendataan dari sekarang jumlah komputer yang dibutuhkan masing-masing SMP negeri, lalu diusulkan pengadaannya,”sebut Irsal.
“Selain itu, jangan hanya mengandalkan APBD saja tetapi mencari solusi dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau lainnya untuk menyerap dana CSR (Control Social Responsibility). Bahkan, kalau bisa mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat,” sebutnya.
Ia menuturkan, Disdik Medan harus mengurangi anggaran kegiatannya yang tidak penting untuk mengalokasikan pengadaan komputer. Sebab, menurutnya, dengan meminjam berarti membebani siswa atau orang tuanya.
“Kalau kebetulan tidak banyak yang punya laptop bagaimana? Tentu ini menjadi persoalan,” tukasnya.
Senada disampaikan Anggota Komisi B DPRD Medan, Jumadi. Ia mengkritik pelaksanaan UNBK tingkat SMP negeri yang dinilai terkesan dipaksakan.
Alasannya, karena perangkat komputer belum memadai sehingga meminjam laptop kepada siswa.
Kata Jumadi, seharusnya sekolah jangan memaksakan untuk UNBK mandiri apabila memang belum memadai peralatan komputernya. Karena, dengan memaksakan diri akhirnya membebani siswa secara tidak langsung.
“Pelaksanaan UNBK secara mandiri ini sangat bagus dilakukan karena meminimalisir berbagai kecurangan. Akan tetapi, pelaksanaannya harus ditanggung sekolah.
Artinya, sekolah yang menyiapkan peralatannya bukan dibebani kepada orang tua murid atau siswa,” cetusnya.
Jumadi sangat menyayangkan, kalau memang mau menerapkan UNBK tingkat SMP 100 persen maka jauh-jauh hari peralatan komputernya atau sarana dan prasarana telah disiapkan.
Dengan begitu, siswa bisa fokus belajar dalam mengikuti ujian. Sedangkan orang tua siswa, tinggal mengawasi anaknya.
“Jika begini kondisinya, siswa dan orang tua murid seperti terbebani karena mau tidak mau mencari laptop untuk dipinjamkan. Kalau kebetulan punya tentu tidak menjadi masalah, tapi kalau tidak ada bagaimana,” sebutnya.
Oleh karenanya, sambung dia, hal-hal seperti itu perlu dicermati sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) Medan.
“UNBK ini kan sudah dari tahun lalu dan bahkan tahun sebelumnya. Tapi kenapa belum disiapkan juga peralatan komputernya. Untuk itu, hal ini harus menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Medan pada tahun berikutnya guna menyediakan komputernya,” tukas dia. (*)